Diberhentikan dan Cukup Dikasih Pesangon, KPK Harus Bersikap Tegas Terhadap Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Yang Tidak Lulus TWK

0
371
Gedung KPK/ Istimewa
Jakarta, NAWACITAPOST -Politisi Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, KPK sebuah lembaga yang sangat independen dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
Arief menegaskan, status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun itu jelas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun   Pasal 3  dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun.
Mantan Wakil Ketua Partai Gerindra ini mengungkapkan, KPK merupakan lembaga extra ordinary juga memiliki hak dan power sendiri untuk menentukan SDM, apalagi proses pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai UU dan peraturan untuk pegawai KPK untuk proses menjadi ASN.
“Karena itu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status ASN tidak berlaku bagi KPK ,” kata Arief kepada NAWACITAPOST, Rabu (26/5).
“KPK tidak perlu memgikuti semua arahan presiden apalagi hanya arahan yang masih jauh tingkat kekuatan legal standing dibandingkan UU ,” ujarnya.
Karena itu, kata Arief , semua pegawai KPK yang tidak lulus TWK harus diberhentikan dan agar hak pegawai KPK yang tidak lulus TWK tidak dirugikan harus di beri pesangon
“Meskipun Presiden sudah mengarahkan KPK, tetapi KPK harus bersikap independen ,” kata Arief