Ingin Bersih-Bersih, Pimpinan KPK Berhentikan Novel Baswedan dan 74 Pegawai

0
441

Jakarta, NAWACITAPOST –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pimpinan KPK mengumumkan penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tertuang dalam surat yang diterima detikcom, Selasa (11/5/2021). Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poinnya:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, banyak pihak dan publik menilai bahwa yang dilakukan KPK saat ini merupakan sebagai langkah KPK untuk bersih-bersih dari kepentingan dan untuk KPK lebih independen lagi.

sebelumnya juga baru-baru ini pegiat media sosial Denny Siregar di acara TIMELINE dalam Chanel Youtube Cokro TV, Kamis 6 Mei 2021 menyebut Komisioner Pemberantasan Korupsi (KPK) secara internal yang superbody alias punya kekuatan ekstra adalah Wadah Pegawai (WP) KPK, bukan  para komisioner.

Dahsyatnya  kekuatan WP KPK terjadi selama 15 tahun. Penerimaan pegawai harus direkomendasi, dan komisioner hanya menyetujui.  Bisa dikatakan wadah pegawai  semacam lembaga penekan terhadap komisioner, termasuk bidikan dalam menjerat pejabat yang terkena kasus korupsi.

Beredar kabar juga, wadah ini siap menerima orderan dari bandar atau cukong.  Banyak korban berjatuhan, karena ulah wadah yang dibentuk para pegawai KPK.

Yang lebih parah dan tragis, adanya pemahaman di luar NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Sarang Taliban pernah disebut netizen untuk KPK. Tepatnya terpapar radikalisme.

Merujuk pernyataan Menpan RB, Tjahjo Kumolo bahwa setiap bulan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme jumlahnya 60, dan pegawai KPK termasuk yang ada dalam daftar tersebut.

Sederet Kekuatan WP KPK sebagai superbody, di era Firly Bahuri dan Presiden Jokowi mulai dihapus. Alih status pegawai KPK menjadi ASN, melalui Tes Wawancara Kebangsaan menjadi mutlak dan harus. Agar benar dan tepat keuangan negara (APBN) yang setiap tahun digelontorkan ke gedung Merah Putih mencapai 1 triliun rupiah bisa dipertanggungjawabkan.

Kembali ke pernyataan Denny, soal WP KPK superbody dan ditengarai sebagai sarang Taliban agar dipecat saja dan itu berlaku juga kepada lembaga yang berada  pemerintah lainnya.