Bubarkan TGUPP, Optimalkan Fungsi Birokrasi

0
90

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Di tengah derasnya penghargaan anti korupsi yang di terima Gubernur Anies Baswedan, warga Jakarta di kejutkan muncul dugaan korupsi pengadaan tanah Pondok Rangon oleh PD Sarana Jaya, ini Ironis sekali KPK /TGUPP Terbukti gagal melakukan pengawasan internal, pada kasus ini KPK telah menetapakan mantan Dirut Sarana Jaya Yorry C Pinontoan sebagai tersangka.

 

Hal ini disampaikan  Sugiyanto Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru ( Katar ) saat di hubungi awak media, Selasa, 4/5/2021 di Jakarta

“Kalau Pengawasan dan pencegahan di lakukan oleh TGUPP nggak mungkin terjadi korupsi di internal, jadi keberadaan TGUPP patut di pertanyaan kan” ucap Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, KPK DKI bukan merupakan bagian struktur birokrasi. Payung hukumnya pun ikut pada TGPUPP yang hanya berdasarkan pergub.jadi sebaiknya TGUPPP nya yang dibubarkan, maka dengan demikian sekaligus juga meniadakan KPK DKI nya.

 

Sebab keberadaan TGUPP hanya menghabiskan Anggaran DKI Saja. Tanp ada TGUPP dan KPK DKI semua jajaran birokrasi tetap bisa berjalan normal bahkan akan lebih baik.

 

“Yang terbaik adalah memaksimalkan fungsi birokrasi dari mulai Deputi, Sekda, Inspektorat, SKPD dan lainnya, ” pungkas Sugiyanto

Tinggalkan Komentar