Elit PKPI Duga Demokrat Kucurkan Dana Ke KKB?

0
718
Elit PKPI, Teddy Gunaidi. foto twiter; @TeddyGusnaidi

Jakarta, NAWACITAPOST – Tak perlu diragukan sikap perkataan dan perbuatan seorang Mafud MD. Kental dan kuat tempelan akademisnya, apalagi soal hukum dan implikasinya. Membuat Mafud disegani kawan dan lawan.

Baca Juga : KKB Papua Dicap Teroris, Bukti Polisi Tak Melabelkan Pada Agamanya

Sebagai Menkopolhukam, Mafud MD dalam mengambil keputusan bersandar pada Kajian akademis, dengan masukan dari berbagai pihak. Hasilnya, HTI dna FPI dibubarkan pada akhir Desember 2020.

Akhir April 2021, Mafud MD memutuskan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) Papua atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dicap sebagai teroris.

Elit kader Demorkat ; Andi Arief  dan Rachland Nashidik menyebut Mafud Sumbu Pendek dan Tak Mudah Melabeli Teroris.

Ternyata hal sama juga dinyatakan Gubernur Papua yang juga kader Demokrat, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat (Jakarta) mengkaji ulang KKB sebagai teroris.

Hal berbeda dinyatakan elite PKPI Teddy Gusnaidi yang mempertanyakan sikap Partai Demokrat terkait dengan keputusan pemerintah melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

Pak @SBYudhoyono dan Pak @AgusYudhoyono, jadi Partai Demokrat mendukung KKB Papua yg telah membunuh aparat & rakyat Indonesia ya?,” cuitnya dalam akun Twitternya, Jumat (30/4/2021), tegas Teddy.

“Kalau iya, ya gak apa2 namanya jg pilihan. Yg penting jelas, jgn abu2, itu banci namanya. Kita bisa berhadap2an. Gue bela NKRI kalian bela KKB Papua,” tandas Teddy.

Ini hanya dugaan saja, kesannya kader Demokrat membela KKB, tentu ada sebabnya? Mari kita telusuri.

Mungkin saja pembelaan yang dilakukan kader Demokrat, terkait aliran dana logistik yang di duga mengucur deras ke Demokrat kubu AHY, itu jika kita hubungkan Lukas Eembe sebagai kader Demorkat bukan sebagai Gubernur. Atau dugaan ada kucuran dari Demokrar ke KKB melalui Gubernur Papua?

Sebab pemerintah, melalui Mafud MD yang ahli hukum, kehati-hatian dalam mengambil keputusan untuk menyebut organisasi terlarang dan menyebut kelompok sebagai teroris, panjang tahapannya, dan penuh dengan perbebatan argumen hukum, politik, sosiologis, dan tentu ekonomis.