Baca Juga : Di Sidang PTUN Demokrat Nanti, Kekuasaan Ketua Majelis Tinggi Partai Faktor Penentu Kekalahan?
PERTEMUAN pertama, Demokrat berkunjung ke PKS di Kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saat Presiden PKS masih dijabat Shohibul Iman. Kini Presiden PKS yang baru ditunjuk dalam Musyawarah Majelis Syuro di Bandung, Ahmad Syaikhu. Pada Kamis 22 April 2021, Ahmad bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor Demokrat Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Kedua orang nomor satu dipartai oposisi. Yang sama-sama ditunjuk bukan dipilih ini melontarkan pernyataan tentang kemunduran demokrasi. Ya bisa jadi lontaran itu, karena dua partai ini tidak mendapatkan kue eksekutif hanya mendapatkan kue legislatif, itupun hanya diakomodir di MPR, karena memang aturannya 9 partai yang masuk senayan (DPR) ditempartkan sebagai Wakil Ketua MPR.
Boleh dibilang kedekatan PKS dan Demokrat terjalin sejak Ayah AHY, SBY menjadi Presiden dua periode(2004 -2009, dan 2009 -2014). Kala itu PKS mendapat jatah Menteri dari SBY lebih dari 4 kursi. Bahkan Kementrian Pertanian, dan Kemeninfo menjadi langganan tetapnya.
Tragisnya di era SBY, juga Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (Oktober 2009 -Pebruari 2013) terjerat kasus korupsi daging sapi yang menghebohkan. Lutfi pun mendekam dipenjara karena perbuatannya yang merugikan negara.
Jika Demokrat dbawah AHY dan PKS menjalin kerjasama. Khusus Demokrat, karena itu pintu politik satu-satunya secara kelembagaan partai yang bisa membangun kemajuan bukan untuk bangsa melainkan untuk kedua kader partai.
Bagi PKS, teman satu-satunya yang bisa dijadikan lompatan untuk eksis mungkin Demokrat. Dan kedekatan PKS ke Demoktrat, bisa juga dalam rangka pengambilan suara Demokrat yang pemilihnya mulai bingung memilih, karena walaupun Demokrat sudah dimenangkan Kemenkumham, tetapi masih ada perjuangan yang belusm selesai, yaitu Pengadilan dan PTUN.
Mungkin kemunduran demokrasi. Kedua partai ini merasakan, karena tidak masuk dalam kabinet. Atau sorotan media, yang diduga cenderung apa adanya, dan menelajangi pertengkaran internal partai dan korupsi?
Yang jelas, hampir seluruh rakyat Indonesia tidak mengalami kemunduran demokrasi. Buktinya, situasi pandemi rakyat masih bisa menikmati alam demokrasi yang bebas walaupun dengan protokol kesehatan ketat. Bukti lainnya, stimulus (bantuan) pemerintah kepada semua warga terdampak tetap diberikan dengan berkeadilan dan kesejahteran.
