Kerusuhan Omnibus Law, Berujung KLB Demokrat?

0
367
Saat AHY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat, dan dilengserkan lewat KLB Demokrat 5 Maret 2021

Jakarta, NAWACITAPOST –  Menurut Aristoteles,  tujuan politik bukanlah pengetahuan melainkan tindakan. Itulah yang dialami Partai Demokrat khususnya klan dinasti Cikeas (SBY – AHY – IBAS)  melawan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Kubu Cikeas cs terlalu banyak menggunakan pengetahuan seperti gelaran jumpa pers yang memang hobinya SBY dan tertular kepada AHY.

Baca Juga : KLB Demokrat, Pemilik Suara Sah Pilih Moeldoko Sebagai Ketua Umum 2021 -2025

Bahkan jumpa pers itu sengaja dibuat, ketika ada peristiwa dari kubu KLB. Sayang jumpa pers Cikeas itu hanya dianggap gertak sambal saja oleh kubu KLB. Hasil KLB dipilih dan ditetapkan Jenderal  TNI (Purn) Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie.

Anehnya ketika  Moledoko mengucapkan pidato politik pertama versi KLB Demokrat. SBY curhat yang intinya menyesal memilih Moldoko sebagai Panglima TNI saat dirinya menjadi  Presiden. Curhatan SBY bisa diibaratkan ketika memberi sesuatu, tapi orang itu tidak seusai dengan harapannya maka segala pemberian itu diungkit.

Semua sudah banyak tahu, bagaimana SBY saat era Orde Baru menjadi Asospol Kasospol ABRI,  hanya diam dan melakukan pembiaran terhadap peristiwa 27 Juli 1996. Ya SBY memang bukan sebagai pengambil keputusan, tapi SBY bisa memberi catatan  penting kepada pengambil keputusan mungkin Kasospol dan Panglima TNI. Namun, SBY tak melakukannya. Belum lagi saat menelikung Megawati, dirinya mencalonkan diri menjadi Capres. Dan saat menjadi Presiden, SBY malah membiarkan PKB menggelar KLB, dan menolak permintaan Gus Dur untuk melarang KLB PKB.

Kemudian saat tak menjabat Presiden. Nyanyian semakin kencang dengan mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari Jokowi, itu diungkapkan kader pro Cikeas.  Langkah berikutnya, atas seizin dan restu SBY, AHY  menolak Omnibus Law atau Cipta Kerja, dan kabarnya mengijinkan demo bahkan diduga membiaya demo, dengan ditemukannya atribut partai tersebut. Demo itu kabarnya berujung rusuh.dan Demokrat tak mau disalahkan akan hal ini.

Ini hanya dugaan saja, bahwa Omnibus Law yang dianggap sebagai jalan keluar terbaik. SBY sebagai  mantan Presiden malah menolaknya. Padahal saat SBY menjadi Presiden selama 10 tahun, bisa jadi ditangannya menjanjikan atau ada noktah tanda tangannya dengan beberapa negara yang menjamin segala investasi dengan format Omnibus Law.  Ironisnya saat tak jadi Jadi menolak Omnibus Law, SBY kena karmanya dengan perhelatan KLB Demokrat Deli Serdang, Sumut 5 Maret 2021.