WEBINAR LBH HIMNI – PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI PULAU NIAS HARUS MENJADI PRIORITAS

0
134

Jakarta, NAWACITAPOST – Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2020, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) menyelenggarakan webinar dengan tema Situasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak di Pulau Nias. Jakarta, Kamis 30/7/20

Webinar ini merupakan kali keempat yang diselenggarakan oleh LBH-HIMNI dalam rangka Pelatihan Dan Pengembangan Mahasiswa Hukum Ono Niha Se-Indonesia. Webinar dilaksanakan melalui aplikasi online (zoom cloud meeting) pada Kamis, 30 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Pelaksanaan Webinar diawali dengan Opening Speech oleh Direktur LBH-HIMNI Wiradarma Harefa, S.H.,M.H. Dalam pembukaannya Wiradarma menyampaikan disamping menjalankan tanggung jawab bantuan hukum, LBH-HIMNI juga memiliki beberapa program yang salah satunya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini dimaksudkan agar mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang sadar. Ujar Wira Darma, Kamis, 30/7/20.

BACA JUGA : Kisah Pilu dan Perjuangan Bayi 6 Bulan Melawan Penyakit Empedu. Nadine Butuh Perhatian dari Pemda

Selain itu, Wiradarma juga menyampaikan bahwa LBH-HIMNI mengharapkan seluruh stakeholder/pemangku kepentingan khususnya di pulau Nias dapat memberikan perhatian lebihnya terhadap perlindungan hak-hak anak, karena anak adalah penentu kemajuan peradaban suatu bangsa di masa depan. Tak lupa juga beliau menyampaikan ucapan terimakasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir pada webinar kali ini. Tambahnya

Webinar dilanjutkan dengan pemaparan dari Pembina LBH-HIMNI yang sekaligus juga merupakan Ketua Umum HIMNI Marinus Gea, S.E., M.Ak sebagai Keynote Speaker.

Dalam pemaparannya Marinus menjelaskan bahwa di pulau Nias masih banyak kasus kasus anak seperti masalah perolehan terhadap identitas dikarenakan tidak semua anak terlahir dirumah sakit dan bahkan hingga pada saat anak sudah sekolah pun masih belum memiliki akta kelahiran. Kata Marinus Gea.

Anggota DPR RI Komisi 3 Fraksi PDI-P ini melanjutkan bahwa ada beberapa faktor tindak kekerasan anak yang terjadi di Pulau Nias.

“Tindak kekerasan dan berbagai kasus lain juga tidak hanya terjadi karena kelalaian orang tua saja tetapi oleh beberapa faktor seperti ekonomi dan kemiskinan serta informasi yang salah dan diterima oleh anak. Sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti penggunaan narkoba dikalangan anak dan masih banyak kasus lainnya” Imbuhnya.

Marinus menghimbau agar seluruh elemen bersatu dalam mengawasi perlindungan hak-hak anak di Pulau Nias.

“Saya pribadk menghimbau dan mengharapkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat termasuk mahasiswa harus bersatupadu dalam mengawasi dan menjalankan upaya perlindungan terhadap hak hak anak ini khususnya di pulau Nias” Harap Marinus Gea.

Pada webinar ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Sukartini Wau/Ny. Lakhomizaro Zebua (Kabid KB, ketahanan & kesejahteraan keluarga kota Gunungsitoli), Aipda Jonnes A Zai (Kanit PPA Sat Reskrim Polres Nias), Chairidani Purnamawati, S.H (Manager Area Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Nias-PKPA Nias), Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M (Dosen Hukum Perlindungan Anak FH UPN Veteran Jakarta) dan juga merupakan anggota LBH-HIMNI.

Sukartini sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa, perlindungan anak secara khusus telah tertuang dalam Perda Gusit dan harapnya kepada daerah lain di Pulau Nias dapat mengatur hal tersebut diperaturan daerahnya.

“Mengenai dasar hukum perlidungan anak secara khusus telah dituangkan dalam PERDA Kota Gunungsitoli No 2 tahun 2018 tentang perlindungan anak. Pengaturan mengenai perlindungan anak melalui PERDA juga merupakan salah satu bentuk perlidungan hukum terhadap anak, dengan hal tersebut diharapkan juga kepada daerah lain di pulau Nias untuk mengatur hal tersebut dalam peraturan daerahnya.” Kata Sukartini

Lebih lanjut, Sukartini menyampaikan bahwa Kota Gunungsitoli telah membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) bersama mitra kerja pemerintah untuk menangani anak korban kekerasan di lingkup Kota Gunungsitoli baik itu melalui penanganan secara langsung maupun tidak langsung.

“faktor- faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak diantaranya minimnya Perlindungan Hukum, Kesadaran hukum, didikan keluarga, sosial ekonomi dan seterusnya, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan tugas bersama dengan melibatkan semua pihak. Tambhanya

Kemudian, Aipda Jonnes A Zai pada kesempatannya memaparkan betapa luasnya lingkup tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA diantaranya, kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual dan asusila, serta KDRT hingga perdagangan/penyelundupan manusia.

Selanjutnya, Chairidani Purnamawati, S.H menyampaikan bahwa PKPA merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki konsen untuk menangani masalah masalah anak yang memiliki perlindungan khusus dan diluar itu juga melakukan pendampingan terhadap forum anak dan juga melakukan advokasi terhadap pemerintah.

PKPA sendiri telah hadir di pulau Nias sejak 2004. Pada kesempatan tersebut beliau menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar HIDUP, TUMBUH, BERKEMBANG, dan BERPARTISIPASI, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat PERLINDUNGAN dari kekerasan dan diskriminasi. Kata Chairidani Purnawati.

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M sebagai pembicara terakhir menguraikan hak hak dasar yang dimiliki oleh anak serta landasan yuridis perlindungan anak.

Dalam materinya, Beni juga menyampaikan setiap elemen memiliki peran tanggung jawab dalam perlindungan anak ini.

“setiap elemen memiliki tanggung jawab dalam perluindungan anak. Dalam perspektif kehidupan masyarakat Nias sudah mengganggap anak merupakan harapan masa depan dan merupakan sumber berkat dan oleh karena itu sudah sepatutnya harus diberikan perlindungan sebagaimana mestinya. Tutur Beni Harefa.

“Situasi perlindungan anak di pulau Nias masih saja terjadi pelanggaran atas hak-hak anak serta hal- hal yang harus diperhatikan seperti perhatian dan kepedulian semua pihak harus lebih dioptimalkan, anggaran terhadap perlindungan anak harus dimaksimalkan, serta pencegahan lebih diutamakan dibanding penindakan. Tambahnya

Beni menyampaikan bahwa Perda Perlindungan anak di Pulau Nias masih dikabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli.

“Dari sisi PERDA sendiri masih Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli saja yang sudah memiliki, dan ini diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten lain di pulau Nias untuk segera menyusun PERDAnya. Tingkatkan kepedulian dan perhatian pada anak, agar hak-haknya tidak dilanggar dan tetap terpenuhi, ujar beliau menutup materinya” imbuh Beni

Webinar ini di moderatori oleh Dellinus Sarumaha, S.H ini berakhir pada pukul 13.00 WIB setelah berlangsung hampir 3 jam yang diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan : aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, dan mahasiswa hukum dari berbagai kampus di Indonesia baik yang asal Nias maupun non Nias.

Sumber : Rilis LBH-HIMN