Jakarta, NAWACITAPOST- Hanya perlu waktu 2 bulan lebih 2 hari, terhitung sejak didaftarkannnya ke kantor Kemenkumhan pada 31 Maret 2020. Surat Keterangan (SK) Menkumham untuk Badan Hukum Partai Gelora Indonesia diserahkan Menteri Hukum dan HAM-RI Yasonna Hamonangan Laoly ke Ketua Umum Partainya, Anis Matta, pada 2 Juni 2020. Penyerahan itu digelar dalam rapat virtual di kantor Kemenkumham.

Kemenkumham Hadapi Sidang Perdana Gugatan Asimilasi Narapidana, Menkumham: Asimilasi Covid-19 Sudah Sesuai Aturan dan Tidak Melawan Hukum

“Kami menyambut gembira sebagai partai politik baru yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, kita harap dapat konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, , menjadi bagian dari perekat dan pemersatu bangsa,” kata Yasonna Selasa (2/6/2020) seperti dikitup Jawapos

Yasonna berharap, jajaran pengurus Partai Gelora bersama-sama pemerintah dapat bahu membahu membantu masyarakat melalui pandemi Covid-19. Pasalnya, kini terdapat 215 negara terdampak pandemi Covid-19.

“Saya berharap jajaran pengurus Partai Gelora bersama pemerintah melalui aksi sosial dan memutus rantai penyebaran Covid, jalani protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, serta jaga jarak,” ujar Yasonna.

Terkait dengan masalah Partai, tangan dinginnya juga berhasil memecahkan tentang dualisme kepengurusan Partai Golkar yang diklaim ada dua ketua Umumnya : Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, diredam dan diselesaikannya dengan baik oleh Pria yang murah senyum ini.

Tangan Dingin Yasona Berhasil Redam Kepengurusan Dua Partai

Tags

Terkini

Terpopuler

172 Calon Dokter Spesialis FK Unair Keracunan Makanan, Kegiatan Diliburkan

Tiga Anggota Dewan Diduga Terlibat Pesta Narkoba, Digerebek di Hotel Surabaya

Palu Paripurna DPR Ketok RUU APBN 2027, Menkeu Suahasil Pastikan Fiskal Ekspansif

Pensiun Kok Masih Berkuasa? Jejak Erna Purnawati di Pemkot Surabaya Dipertanyakan

Gempar Jatim 'Gruduk' Citraland, Tegaskan Perang terhadap Privatisasi Air Surabaya

Alarm Baktiono: Seleksi Direksi 5 BUMD Surabaya Harus Bersih dari Deal Politik

Ketuk Palu Sahkan APBN 2027, DPR RI dan Suahasil Nazara Kunci Benteng Ekonomi Negara

Dugaan 'Mafia Tanah' Mencuat di Sengketa Lahan Kalisari, Warga Minta DPRD Bongkar hingga Tuntas

Sengketa Lahan Teluk Bakau Memanas, Warga Nekat Tolak SP2 BP Batam

Perda Jamsostek Surabaya Dipertajam, Bang Jo: Jangan Cuma Bagus di Atas Kertas