Manado, Nawacitapost – Pasca kerusuhan di Lapas Manado, masih mencari sumber masalah. Apakah faktor layanan belum makskmal atau karena adanya faktor lain. Terkait upaya pencegahan penyebaran Covid -19 di Lapas, Rutan dan LPKA.

Sebagian besar keinginan narapidana narkoba terkait PP 99/12  untuk  mendapatkan hak yang sama dengan 115 narapidana Lapas Manado  lainnya yang telah dirumahkan melalui Asimilasi dan Integrasi berdasarkan Permenkumham No.10 Tahun 2020.

Namun untuk mengetahui kepastian penyebab terjadinya kerusuhan,  Ditjenpas Nugroho, telah berkerjasama dengan Kanwil Sulawesi Utara beserta kepolisian, masih melakukan pendalaman dan penyelidikan.

“Apabila ada unsur pidana yang ditemukan, tentunya akan ditindak secara hukum dangan tegas,” pungkas Nugroho, dalam keterangan resminya yang diterima Nawacitapost, Minggu (12/4).

Ia pun mengungkapkan bahwa untuk penanganan kerusuhan Lapas Manado, telah dibentuk Tim Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diketuai oleh Direktur Keamanan dan ketertiban, yang akan melakukan langkah – langkah cepat, tepat dan strategis dalam mengatasi  dan menangani dampak kerusuhan di Lapas Manado

“Sejak tadi pagi Tim Tanggap Darurat Ditjenpas  sudah mulai bekerja , kami berupaya semaksimal mungkin agar Lapas Manado dapat segera beroperasional seperti sebelum terjadinya kerusuhan,” tuturnya.

Alhasil hadirnya dari pihak Kepolisian, TNI, Pemadam Kebakaran serta semua pihak yang telah membantu menanggulangi kerusuhan di Lapas Manado.

Lebih lanjut, Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tejo Harwanto saat meninjau langsung situasi Lapas, menyatakan, inisiator terjadinya kerusuhan telah diamankan ke Polda Sulawesi Utara, yang selanjutnya akan diproses pemindahan ke Nusakambangan.

“Telah diamankan sebanyak 41 narapidana termasuk 18 orang para provokator terjadinya kerusuhan, kesemuanya narapidana kasus narkoba,” ucap Tejo, “Mereka akan diperiksa dan diselidiki lebih lanjut,” pungkas Tejo

Baca juga :  Kanwil Kepri Bersama DPRD Bekerjasama Dalam Upaya Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas

Comments are closed.