Langkah Antisipatif Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 di Rutan dan Lapas

0
12
foto. dok. Jawa Pos

Jakarta, Nawacitapost – Upaya mitigasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19 di Indonesia. Hingga 22 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan korban Covid 19 di Indonesia dengan 579 korban dengan 38 meninggal dan 20 di antaranya pulih. Tingkat kematian dari 19 korban di Indonesia adalah tingkat tertinggi di Asia Tenggara.

“Pemerintah memiliki beberapa strategi terkait pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 ini. seperti himbauan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, mengurangi aktivitas diluar rumah, social disctancing, kampanye mencuci tangan dengan sabun, hingga upaya upaya pembersihan lingkungan seperti penyemprotan disinfektan,” ujar Achmad Adinu Yusron, salah seorang penulis dari PNS Kementerian Hukum dan HAM, yang juga sebagai Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik atau School of Government and Publik Policy (SGPP) Indonesia.

Menurut hal tersebut, sulit dilakukan bnagi penghuni Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Banyak dari kedua tempat tersebut yang mengalami overcapacity. Menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), per Maret 2020 jumlah Narapidana dan Tahanan adalah mencapai 293.540 orang.

“Mereka sangat rentan terinfeksi oleh virus Covid-19, sementara itu strategi social distancing tidak dapat diterapkan dalam situasi Rutan dan Lapas yang seperti itu,” tukasnya.

Adinu juga menegaskan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memberikan perhatian khusus untuk menanggapi pandemi Covid-19.  Dan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dimana setiap Rutan dan Lapas disemprot dengan disinfektan. Selain itu, diterapkan juga tahapan protokol kesehatan untuk mencegah wabah virus Covid-19, diantaranya di Rutan Negara Klas 1 Cipinang, Jakarta.

“Pengunjung yang ingin mengunjungi narapidana dan tahanan harus diperiksa suhu tubuhnya kemudian memberikan masker dan pembersih tangan kepada pengunjung. Bahkan rutan juga dapat meiadakan layanan kunjungan sementara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan sejumlah langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Rutan, Lapas, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak seluruh Indonesia, yaitu mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Penyakit Virus Corona (Covid-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT).

“Berdasarkan instruksi tersebut, setiap Unit Pelaksana Teknis akan dibagi menjadi zona kuning dan zona merah. Zona kuning mengacu pada area di mana tidak ada kasus Covid 19, sedangkan zona merah adalah sebaliknya. Untuk zona kuning, diupayakan pencegahan dan memberikan pengobatan serta untuk yang zona merah dilakukan kontrol dan pemulihan,” pungkas Plt. Dirjen PAS Nugroho, yang dikutif oleh Achmad Adinu Yusron, yang dilansir lebih dulu di Perdananews.com.

Untuk Rutan, Lapas, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di zona kuning hal yang dilakukan diantaranya: sosialisasi tentang Covid-19 yang saat ini mewabah; menyemprotkan desinfektan; menyediakan alat deteksi (pengukur suhu tubuh); dan menyediakan fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer.

Upaya yang dilakukan lainnya, yaitu: melakukan identifikasi dengan memastikan kondisi kesehatan pegawai, tahanan dan narapidana dewasa atau anak sehingga virus Covid-19 ini tidak masuk kedalam lingkungan dimana mereka berada.

“Rutan dan Lapas di zona kuning ini masih terbuka untuk melayani kunjungan terhadap narapidana dan tahanan. Namun sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap pengunjung untuk mencegah penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Untuk penetapan status zona merah pada Rutan, Lapas, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kepala Kantor Wilayah akan melakukan koordinasi terlebih dengan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait status darurat Covid-19.

Upaya mitigasi seperti yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta dengan meniadakan layanan kunjungan tatap muka sejak ditetapkan pada tanggal 18 sampai dengan 31 Maret 2020 di lingkungan UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta. Tetapi dalam melayani masyarakat pihak Rutan, Lapas, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap menfasilitasi dengan melalui layanan video call kepada keluarga.

“Kegiatan pembinaan yang melibatkan orang atau narasumber dari luar, dengan ini juga untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu tertentu,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here