1.152 WBP Beragama Hindu Terima RK Hari Raya Nyepi 2020

1
15
1.152 WBP Beragama Hindu Terima RK Hari Raya Nyepi 2020

Jakarta, Nawacitapost-  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942 kepada 1.152 dari 1.785 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana beragama Hindu di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Indonesia, pada Rabu (25/3).

Adapun WBP penerima RK Hari Raya Nyepi 2020 dibagi dalam 2 kelompok, RK I dan RK II. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Nugroho memerinci, bahwa dari total 1.152 WBP penerima RK Hari Raya Nyepi. Sebanyak 1.151 WBP menerima RK I atau pengurangan sebagian hukuman dijalani.

“Hal itu dengan rincian 294 orang menerima remisi 15 hari, 755 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 84 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 18 narapidana,” jelasnya.

“Sedangkan 1 WBP menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 15 hari,” tambahnya.

Plt. Dirjen PAS Nugroho menegaskan pemberian remisi diberikan kepada WBP yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.
Seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lapas atau Rutan,” ucapnya tegas.

Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari.

Nugroho menjelaskan, bahwa Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana.

“untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan,” tutur Nurgoho.

Selain itu, di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Plt Dirjen PAS Nugroho memastikan hak-hak WBP seperti pemberian remisi, hak integrasi, layanan kunjungan online, layanan kesehatan tetap dilayani.

Baca Juga : PDP Covid-19 di Kalbar Menurun Dratis, ODP 1.951 Orang, 1 Pasien diisolasi Ketat

“Kami terus memantau perkembangan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Beberapa UPT Pemasyarakatan juga tengah disiapkan sebagai rujukan isolasi mandiri apabila terdapat tahanan dan narapidana ODP dan PDP,” jelasnya.

“Yangdiprioritaskan antara lain LPKA Medan, Lapas Pemuda Tangerang, Lapas Salemba, Lapas Wirogunan, Lapas Purwokerto, Rutan Perempuan Bandung dan Lapas Porong. Wilayah lainnya akan mengusulkan UPT Pemasyarakatan yang dapat menjadi rujukan isolasi mandiri,” tambahnya lagi.

Hemat Anggaran Makan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mencatat RK Hari Raya Nyepi Tahun 2020 ini berhasil menghemat anggaran makan WBP atau narapidana sebanyak Rp. 542.865.000.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Latkerpro) Ditjen PAS Junaedi menuturkan, bahwa pemberian remisi tidak hanya merupakan reward bagi WBP atau narapidana berkelakuan baik serta memenuhi syarat administratif dan substantif.

Tak dimungkiri, juga berdampak pada penghematan anggaran negara dengan berkurangnya masa pidana yang harus dijalani WBP.

“Bahwa dari 1.151 WBP penerima RK I menghemat anggaran makan sebanyak Rp. 542.640.000. Kemudian WBP penerima RK II menghemat anggaran makan sebanyak Rp. 225.000,” tuturnya memerinci.

Sedangkan narapidana terbanyak mendapat RK Hari Raya Nyepi Tahun 2020 berasal dari beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham.

“Kemenkumham Bali sebanyak 796 orang, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebesar 69 orang, dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan berjumlah 58 orang,” Junaedi menambahkan.

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, perubahan kedua : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.

Adapun berdasarkan data smslas.ditjenpas.go.id per tanggal 21 Maret 2020 jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 272.050 orang dengan rincian narapidana sebanyak 206.086 orang, sedangkan tahanan sebesar 65.964 orang.