KPK Periksa 2 Mantan Anggota Komisi V DPR

3
32
KPK Periksa 2 Mantan Anggota Komisi V DPR

Jakarta, NAWACITA KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua rekan mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti. Keduanya yakni Dessy Ariyanti Edwin dan Julia Prasetyarini. Dessy dan Julia merupakan mantan terpidana perkara suap proyek jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

Dessy dan Julia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Mereka akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred (HA).

“Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka HA,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/2/2020).

Dessy dan Julia divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena turut menikmati uang suap proyek jalan KemenPUPR dari dua mantan anggota DPR, Damayanti dan Budi Supriyanto. Keduanya divonis masing-masing empat tahun penjara dan denda Rp200 Juta subsidair dua bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor pada, 7 September 2016 silam.

Baca Juga : Anggota Polres Metro Jakarta Selatan Terlibat Pencurian di Komplek TNI AU Dirgantara 3

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap keduanya. Belakangan, KPK sedang mendalami permohonan justice collaborator yang dilayangkan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin pada Juli 2019. Musa juga terpidana dalam kasus ini.

Saat ini, tinggal komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred yang masih dalam proses penyidikan KPK. Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.

Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.

3 KOMENTAR

  1. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here