Yasonna Hadir Dalam Konferensi PBB Antikorupsi di Abu Dhabi

2
57
Yasonna Hadir Dalam Konferensi PBB Antikorupsi di Abu Dhabi

NAWACITA- Menkumham, Yasonna Laoly, hadir dalam Conference of State Parties (CoSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konferensi PBB Antikorupsi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dalam kesempatan itu tersebut, Yasonna menegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi.

CoSP adalah pertemuan setiap dua tahun sekali antarnegara yang menandatangani dan meratifikasi UNCAC. Dalam pertemuan itu, masing-masing negara berkesempatan menyampaikan keadaan dan terobosan terkini dalam upaya memerangi korupsi. Konferensi tahun ini bertajuk “United Against Corruption” atau “Bersatu Melawan Korupsi”.

Ada 36 menteri dari berbagai negara hadir sebagai ketua delegasi, termasuk Menkumham Yasonna yang hadir selaku ketua Delegasi Republik Indonesia. Yasona mengatakan, saat ini Indonesia sedang pada tahap finalisasi RUU KUHP yang akan menggantikan KUHP peninggalan masa kolonial. Kebijakan tersebut disusun secara demokratis dengan mendengarkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga menjadi representasi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga : Jokowi Resmikan TPA Sampah Manggar Balikpapan

“Pemerintah juga telah menetapkan (revisi) UU KPK sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkap Yasona dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Dia mengatakan, revisi atas UU KPK memasukkan beberapa ketentuan baru. Di antaranya adalah memperkuat fungsi pencegahan KPK, serta; memastikan kesesuaian proses hukum yang dilakukan KPK dengan KUHAP. Kebijakan itu diyakininya dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi.

“Dalam kerangka penegakan hukum, khususnya terkait kejahatan transnasional, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional termasuk mengenai pemulihan aset,” ujar dia.

Sebelumnya, Indonesia baru saja menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Rusia, sehingga Indonesia kini memiliki 11 (sebelas) perjanjian MLA baik yang bersifat bilateral, regional, maupun internasional.

Menurut Yasonnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya dukungan dan kemauan politik, perbedaan sistem hukum, dan dual criminality. Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu yang dihadapi negara peminta bantuan kerja sama dari negara-negara lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke negara tersebut.