Bobol Rp 98 Miliar, Empat Tersangka Pidana Pajak Dilimpahkan ke Kejati Jabar

0
209
Bobol Rp 98 Miliar, Empat Tersangka Pidana Pajak Dilimpahkan ke Kejati Jabar

Bandung, NAWACITA – Penyidik Direktorat Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Barat I menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap dua) terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan 4 orang tersangka.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat I Rustana Muhamad Mulud Asroem mengungkapkan, empat tersangka yang diserahkan itu masing-masing AAP alias A, AS alias DAS, AP dan R. Penyerahan tersebut setelah  berkas perkara atas keempat tersangka  telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

“Tersangka AAP alias A, bersama-sama dengan Sdr. AS alias DAS, AP dan R, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan dan mengedarkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan setidak-tidaknya pada kurun waktu masa pajak September 2018 sampai Juli 2019,” ungkapnya kepada wartawan di Mapolda Jawa Barat, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jatim Tegaskan Perang Terhadap Pungli dan Narkoba

Akibat perbuatan ke empat tersangka, negara di rugikan Rp 98 miliar lebih. Modus kejahatannya jelas Rustana, adalah sebagai membuat faktur pajak palsu dengan perusahaan fiktif.

Sekitar bulan Juli, Agustus dan Desember 2018 tersangka AS alias DAS mendirikan PT LSE, PT SPJ dan PT PIK dalam rangka menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS).

Dijelaskan Rustana, kegiatan usaha PT LSE, PT SPJ dan PT PIK adalah niaga bahan bakar minyak (BBM). Namun dalam kenyataannya perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) dari instansi yang berwenang, tidak memiliki gudang tangki penampung bahan bakar minyak (BBM) dan tidak pernah melakukan pembelian stok BBM solar untuk dijualbelikan.

Perusahaan fiktif. Mereka (tersangka) memanfaatkan cashback pembayaran pajak pemerintah.

Tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A lanjutnya, kemudian menerbitkan faktur pajak PT LSE, PT SPJ dan PT PIK yang digunakan sebagai pasokan pajak masukan kepada perusahaan penerbit faktur pajak TBTS di antaranya kepada, PT KCE milik tersangka AP, PT GPI milik Sdr. SM (tersangka dalam berkas perkara yang terpisah yang ditangani Direktorat Penegakan Hukum) dan kepada PT BBM milik Sdr. S alias E (tersangka dalam berkas perkara yang terpisah yang ditangani Direktorat Penegakan Hukum) dengan bantuan tersangka R.

Baca Juga: Kanwil Kalteng Ikuti Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun 2020 di Jakarta

Faktur Pajak atasnama PT LSE, PT SPJ dan PT PIK tersebut oleh tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A dijual kepada sesama penerbit faktur seharga antara 0,5% (setengah persen) s.d. 1% (satu persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

“Selain memasok faktur pajak masukan (TBTS) kepada sesama penerbit faktur pajak TBTS, tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A juga menerbitkan faktur pajak a.n. PT LSE, PT SPJ dan PT PIK kepada para PKP Pengguna FP TBTS seharga antara 5% (lima persen) s.d. 8% (delapan persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak,” paparnya.

Sementara itu, Wadireskrimsus Polda Jawa Barat AKBP Hari Brata mengatakan, setelah pihaknya menerima limpahan kasus tersebut dan melakukan penyidikan, menjerat para tersangka dengan  Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. 64 KUHP untuk tahun pajak 2018 s.d Tahun 2019.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sumut Turut Mendukung Rencana Aksi Nasional P4GN

“Ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak,” tandasnya.