Kanwil NTT Bentuk Kepengurusan MPIG Nagekeo Demi Lindungi Tenun Nagekeo

2
272
Kanwil NTT Bentuk Kepengurusan MPIG Nagekeo Untuk Lindungi Tenun Nagekeo

NTT, NAWACITA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT, membentuk kepengurusan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) Kabupaten Nagekeo, di Aula Hotel Sinar Kasih Mbay, Jumat (1/11).

Pembentukan kepengurusan MPIG didahului dengan sosialisasi pembentukan MPIG oleh Kemenkumham bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Nagekeo.

Akhirnya MPIG Nagekeo terbentuk dengan dipilihnya dr. Yayik Pawitra Gati, Sp.M. sebagai ketua MPIG Kabupaten Nagekeo.

Baca Juga: Kanwil Pabar Libatkan BPKP dalam Pengawasan pada Tahapan Awal Pembangunan LPP Kelas III Manokwari

Menurut Ketua MPIG dr. Yayik Pawitra Gati, dibentuknya MPIG bertujuan untuk memberikan perlindungan indikasi geografis tenun tradisional Kabupaten Nagekeo. Diantaranya perlindungan terhadap Kain Tenun Dhowijk Mbay, Hoba Nage dan Telepoi Rendu. Selain itu dengan beberapa motif lainnya yang sementara diidentifikasi oleh MPIG Kabupaten Nagekeo.

“Sosialisasi ini outputnya untuk penyusunan dokumen, deskripsi atau persyaratan IG tenun Nagekeo. Untuk penentuan logo dan lebel akan mendapatkan sertifikat IG Tenun Nagekeo,” jelas dr. Yayik.

Katanya, dengan demikian, tidak ada lagi yang akan meniru atau menjiplak produk daerah lain.

“Ini baik dilakukan sehingga tidak ada lagi yang meniru atau menjiplak motiv Nagekeo,” kata dr. Yayik.

Baca Juga: Kakanwil Malut Resmi Tutup Kegiatan Disbursement Plan TA. 2020

Selain itu, Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Dientje E.Bule Logo mengatakan, ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikat IG, yakni karakteristik, mutu dan reputasi.

“Karakteristik, mutu dan reputasi harus dipenuhi,” kata Dientje.

Hal tersebut dipertegas oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Propvinsi NTT, Marciana D. Djone, SH.

Kata Marciana, IG merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Artinya bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis (IG) apabila penggunaan tersebut, cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk.

Baca Juga: Jajaran Kanwil Gorontalo Gelar Upacara Puncak Peringatan HDKD Ke-74 Tahun 2019

“Prinsip kekayaan intelektual (KI) adalah First to File. Siapa mendaftar dahulu, dia pemegang hak,” pungkas Marciana.

Comments are closed.