Kanwil Kaltim Gelar Sosialisasi Teknis Pelayanan Kewarganegaraan Kepada Masyarakat

4
158
Kanwil Kaltim Gelar Sosialisasi Teknis Pelayanan Kewarganegaraan Kepada Masyarakat

Samarinda, NAWACITA – Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menyelenggarakan Sosialisasi dan Diskusi Teknis Pelayanan Kewarganegaraan bertempat di Swiss Belhotel Borneo Samarinda.

Jumlah peserta kegiatan kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang terdiri dari perwakilan Kanwil Kemenkumham Kaltim, UPT Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Biro Hukum Prov Kaltim, Kesbangpol, Bagian Hukum, Kantor Urusan Agama, Para Pelaku Kawin Campur (Perca), Perkumpulan Masyarakat Tiong Hoa, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Fakultas Hukum Universitas WidyaGama Samarinda, serta Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Baca Juga: Kemenkumham Gelar Pelatihan Arsiparis

Kegiatan diawali laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim Mis Joni, yang menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka melakukan konsolidasi dan sinergitas antar stakeholder serta menghimpun dan mengumpulkan masukan-masukan mengenai apa saja kendala yang ada terkait kewarganegaraan di Indonesia, khususnya di Wilayah Kalimantan Timur dan bagaimana solusi yang baik sehingga nantinya masukan-masukan tersebut bisa dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewarganegaraan RI yang baru.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Yudi Kurniadi dan dalam sambutannya menjelaskan beberapa hal yang meliputi terbentuknya unsur- unsur negara yaitu wilayah, pemerintah yang sah, dan warga negara.

Menurut Yudi, status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik yaitu warnanegara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara, demikian sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberi hak perlindungan dimanapun warnanegara tersebut berada dan pengaturan kewarganegaraan dalam tiga kurun waktu yaitu: Masa penjajahan belanda, Setelah kemerdekaan RI/Awal Negara RI dan Masa setelah 2006 (Reformasi).

Baca Juga: Sekjen Kemenkumham RI, Bambang RS : Prof. Yasonna, Anugerah untuk Kemenkumham RI

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab, yang dipandu oleh  moderator Nur Ichwan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Timur, sedangkan Narasumber terdiri dari Kartiko Nurintias Direktur Tata Negara, Delmawati Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan, dan Purwanto, Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum  Kementerian Hukum dan HAM RI.

Comments are closed.