Tim Delegasi Kanwil Banten Ikuti Workshop Asesor PMPRB

2
6
Tim Delegasi Kanwil Banten Ikuti Workshop Asesor PMPRB

Bekasi, NAWACITA – Dalam rangka meningkatkan kapasitas (capacity building) dan kualitas Asesor Kementerian Hukum dan HAM dimana Kantor Wilayah mendapatkan mandat baru yang diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi tingkat pertama penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Mandiri.

Tim Delegasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yakni Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Agus Suryana dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Eko Saputro mengikuti kegiatan Workshop Asesor bertempat di Hotel Horizon Ultima Bekasi.

Baca Juga: 11 Jam Munarman Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Penganiayaan Ninoy

Kegiatan yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini diselenggarakan selama 4 hari mulai dari tanggal 8 s.d 11 Oktober 2019. Memasuki hari terakhir diharapkan kegiatan ini dapat memberikan bekal kepada para Asesor PMPRB sehingga memiliki kapasitas dalam melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini telah berbasis online.

Senada dengan yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan pada pembukaan acara beberapa hari lalu.

Baca Juga: Novel Bamukmin Bantah Berada di Masjid Al-Falaah Saat Penculikan Ninoy

“Resolusi kita kedepan sebagai pelaksana dan motor penggerak RB Kementerian Hukum dan HAM tentunya kita harus mampu bekerja lebih baik, bermanfaat lebih luas, melakukan program dengan lebih progresif, konsisten mereformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan. Mari kita saling bergandengan tangan menjaga dan mengawal program reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Kegiatan yang  diikuti sebanyak 99 peserta dari 33 Kantor Wilayah dan 51 peserta perwakilan dari Unit Eselon I ini merupakan salah satu bukti keseriusan dan komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas pelaksanaan RB di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.