Kemenkumham Kalsel Dorong Pemko Banjarmasin dalam Pengumpulan Data Isian B.09 Penilaian Aksi HAM 2019

Banjarmasin, NAWACITA – Kemenkumham Kalsel dorong Pemko Banjarmasin dalam Pengumpulan data isian B.09 penilaian Aksi HAM 2019. Kepala Bidang HAM Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Rosita Amperawati mengikuti Rapat Koordinasi Isian Data B.09 terkait penilaian Aksi HAM Tahun 2019 yang juga dihadiri SKPD terkait yang menangani Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Bertempat di ruang rapat berintegrasi Kantor Walikota Banjarmasin, Senin pagi (30/09), sebanyak 19 orang pejabat administrator dan pengawas dilingkungan SKPD Kota Banjarmasin hadir dalam kegiatan ini.

RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Baca Juga: Mundur dari Kabinet, Yasonna dan Puan Siap Dilantik jadi DPR RI

Untuk Pemerintah Kota Banjarmasin, tentunya dokumen tersebut berdasarkan aksi HAM yang dilaksanakan di daerah dan dilaporkan oleh masing-masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Banjarmasin.

Dalam sambutannya Asisten I Bidang Pemerintahan Sosial, Gazi Ahmadi menyampaikan, “Kegiatan rekapitulasi isian data pendukung capaian aksi HAM Tahun 2019 bulan ke-9 setelah selesai untuk dilaporkan kepada walikota dan akan dijadwalkan untuk bertatap muka dengan para pimpinan SKPD terkait sehingga ada masukan dan saran untuk direkomendasikan sebagai data dukung tambahan”, ungkapnya sekaligus membuka rapat tersebut.

Kepala Bidang HAM Kalsel, Rosita Amperawati mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka mendorong partisipasi para SKPD dalam melengkapi rekapitulasi isian data dukung capaian aksi HAM Tahun 2019 oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2019 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Lembaga sebagai bagian dari capaian Aksi HAM nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.

Baca juga :  Pernakes Kemenkumham Sulsel Resmi Dibentuk

Baca Juga: Kutip Bung Karno, Yasonna Orasi Ilmiah di Universitas Ngurah Rai

“Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 3 Perpres tersebut”, katanya.

Sementara itu, dari evaluasi bulan ke-6 Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat zona hijau dan tentu harapan pada laporan bulan ke-9 juga akan sama meraih zona hijau.

Comments are closed.