Ombudsman R.I Sampaikan Hasil Rapid Assesment

2
118
Ombudsman R.I Sampaikan Hasil Rapid Assesment

Jakarta, NAWACITA – Ombudsman R.I sampaikan hasil rapid Assesment. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Abdul Aris memenuhi undangan Kepala Ombudsaman Pewakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho untuk menerima hasil Rapid Assesment beberapa UPT Pemasyarakatan yang termasuk Wilayah Kerja Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Turut Hadir Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Tholib, Direktur Keamanan dan Ketertiban Tejo Harwanto, Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi I Made Darmajaya dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bekasi Kadek Anton.

Baca Juga: Kemenkumham Raih Penghargaan BKN Award 2019

Kepala Ombudsaman Pewakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menyampaikan Rapid Assesment adalah memberikan saran perbaikan untuk pelayanan publik di Bidang Pemasyarakatan, Mengetahui secara langsung kenyataan Pelayanan Publik di Lapangan, Menyusun Tindakan dalam memperbaiki Pelayanan Publik dan Mendorong Percepatan melalui tindakan di tingkat UPT dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Hal tersebut telah dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Bekasi dan Lapas Kelas III Bekasi, tetapi masih ada yang perlu disempurnakan.

Pada kesempatan tersebut Teguh menyarankan bahwa hak-hak warga binaan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya perlu mendapatkan prioritas dalam perbaikan pelayanan publik sehingga tidak berpotensi terjadi pelanggaran HAM dan memancing oknum mengambil keuntungan pribadi.

Baca Juga: Bapak Sarnubi Resmi Purna Tugas sebagai PNS Kemenkumham

Perlu adanya kebijakan rotasi dan mutasi secara berkala kepada petugas Lapas/Rutan di Jawa Barat dan pemenuhan kebutuhan dokter umum/spesialis guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

Dalam skala nasional diperlukannya juga kebijakan tentang pemberlakuan sistem pembayaran non tunai di setiap Lapas/Rutan, melakukan evaluasi terkait sistem penjagaan dan mekanisme pengawasan terhadap petugas, pengunjung dan warga binaan di Lapas/Rutan serta evaluasi terhadap dukungan anggaran sarana prasarana yang terkait peningkatan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan.

Comments are closed.