Kadivpas Ajak Civitas Academica Diskusi Terkait RUU Pemasyarakatan

0
184
Kadivpas Ajak Civitas Academica Diskusi Terkait RUU Pemasyarakatan

Pontianak, NAWACITA – Kadivpas ajak civitas academica diskusi terkait RUU Pemasyarakatan. Menindaklanjuti arahan dari Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, dalam kegiatan teleconference, Selasa, (24/09) lalu.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Suprobowati menggelar sosialisasi dan diskusi terkait Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan bersama Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dan Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Rabu (25/09).

Pada kesempatan pertama kegiatan tersebut dilakukan di ruang rapat Dekan Fakultas Hukum Untan. Suprobowati yang bertindak sebagai narasumber, bersama jajaran Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum Untan, Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. yang ikuti oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum Untan.

Baca Juga: Sinergi BKN dan Kemenkumham dalam Konsinyering Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Setelah itu, kegiatan Sosialisasi dan Diskusi terkait RUU Pemasyarakatan juga digelar di IAIN Pontianak. Hadir pula Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., MA yang juga didampingi Wakil Dekan I Rasiam, SE.I., MA, Wakil Dekan II Rusdi Sulaiman, S.Ag., M.Ag dan para mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Pontianak.

Dalam paparannya Suprobowati menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu diadakan perubahan pada UU Pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995). Diantaranya, UU Pemasyarakatan dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dimasyarakat, UU Pemasyarakaan belum mengatur secara utuh kebutuhan pelaksanaan tuagas pemasyarakatan.

“Selain itu, masih terjadi kekeliruan pemahaman tentang definisi Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan dan tujuan yang akan dicapai dalam sistem Pemasyarkatan,” ucap Kadivpas menambahkan.

Kadivpas juga memaparkan 13 muatan baru pada RUU Pemasyarakatan (isi terlampir pada gambar di bawah).

Menanggapi hal tersebut, Pihak Fakultas Hukum Untan mengungkapkan dukungannya kepada Kemenkumham RI untuk merevisi UU Pemasyarakatan. Namun tetap harus menunggu bagaimana kelanjutan dari RUU KUHP terlebih dahulu. Hal ini dimaksud agar terciptanya harmonisasi dan korelasi yang tegas serta tidak tumpang tindih antara UU sesama aparat penegak hukum nantinya.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Menerima Kunjungan Wakapolda NTT

Ditempat terpisah, pihak Fakultas Syariah IAIN Pontianak juga menyuarakan dukungan untuk RUU Pemasyarakatan. Selain itu, mereka juga memberikan beberapa saran terkait dengan muatan baru pada RUU Pemasyarakatan, yaitu, apabila ada warga binaan yang memiliki kemampuan sebaiknya difasilitasi sebagai bekal apabila warga binaan tersebut kembali pada masyarakat.

Terkait SDM, pihak Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyarankan sebaiknya saat perekrutan CPNS, bagi petugas pemasyarakatan harus ada SDM yang berlatar belakang lulusan Sarjana Syariah. Hal ini dikarenakan agar warga binaan mendapatkan pembinaan rohani. Sehingga setelah kembali ke lingkungan masyarakat, eks narapidana tersebut tidak mengulangi kesalahan lagi.

Saat kami wawancarai, Suprobowati mengungkapkan bahwa Civitas Academica kedua fakultas sangat mendukung dengan RUU Pemasyarakatan.

Baca Juga: Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Diskusi Teknis Hukum

“Fakultas Hukum Untan dan Fakultas Syariah IAIN Pontianak sangat mendukung dengan RUU Pemasyarakatan. Karena kegiatan ini bentuknya sosialisasi dan diskusi, tentunya kedua fakultas tersebut juga memberikan saran dan masukan ke kita,” ucapnya.

“Baik Fakultas Hukum Untan maupun Fakultas Syariah IAIN Pontianak keduanya membuka diri bila kedepanya kita datang lagi untuk diskusi seperti ini,” ujar Kadivpas saat kami temui diruangannya.