Erlina Akhirnya Ditegaskan dan Diakui Sebagai Warga Negara Indonesia

0
103
Erlina Akhirnya Ditegaskan Dan Diakui Sebagai Warga Negara Indonesia

Pontianak, NAWACITA – Erlina akhirnya ditegaskan dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan menggandeng instansi terkait diantaranya Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), dan Kantor Urusan Agama Pontianak Selatan.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Pengkajian dan Verifikasi Data Kewarganegaraan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penegasan Status Kewarganegaaraan dan Menyikapi Maraknya Kawin Pesanan di Kalimantan Barat di Edelweiss Room Orchardz Hotel Pontianak. Bertindak sebagai seorang pemohon kewarganegaraan yang juga merupakan korban kawin pesanan atas nama Erlina.

Baca Juga: Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Diskusi Teknis Hukum

Bertindak sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Subdit Status Kewarganegaraan Dirjen AHU Delmawati, SH. MH., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Yudanus Dekiwanto, SH. MH., dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya Lilik Prasetya, SE. Turut hadir pula Kepala Divisi Keimigrasian Husni Thamrin.

Dari kegiatan FGD tersebut, didapatkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut baik mengenai status kewarganegaraan pemohon atas nama Erlina dan tindak lanjut penanganan fenomena kawin pesanan di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Pusdatin Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Baru

Sebagai rekomendasi tindak lanjut penanganan kawin pesanan di Kalimantan Barat, terdapat beberapa poin rumusan yaitu: Peningkatan pemahaman masyarakat melalui pemberian akses keadilan bagi masyarakat khususnya terkait informasi hukum menyangkut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kawin Pesanan secara berkelanjutan dan terprogram; Pencanangan program yang komprehensif dan inklusif; Penertiban Administrasi Dokumen; Diperlukan adanya regulasi dan kebijakan yang bersifat petunjuk teknis mendukung program penanganan TPPO; dan Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan TPPO Kawin Pesanan.

Sedangkan rekomendasi mengenai status kewarganegaraan pemohon atas nama Erlina diantaranya : Bahwa status kewarganegaraan Erlina tetap merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Berkenaan dengan status kewarganegaraan anak Erlina, dikarenakan perkawinan tidak dilaksanakan secara hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia (perkawinan adat) maka anak-anak yang terlahir dari hasil perkawinan tersebut merupakan anak yang secara yuridis formal mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dengan demikian status kewarganegaraan anak-anak Erlina merupakan WNI.

Baca Juga: Sinergi BKN dan Kemenkumham dalam Konsinyering Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Apabila dikemudian hari unsur-unsur yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan RI atas nama Erlina terbukti benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonsia, maka yang bersangkutan dan anak-anaknya dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dengan telah diakuinya status kewarganegaraan Erlina sebagai WNI, maka yang bersangkutan maupun anak-anaknya dinyatakan memiliki hak dan kewajiban sebagai WNI termasuk untuk mendapatkan dokumen kependudukan Indonesia dan dokumen-dokumen terkait lainnya.