Sosialisasi Permenkumham No. 16 Tahun 2019 di Kanwil Kalbar

0
221
Sosialisasi Permenkumham No. 16 Tahun 2019 di Kanwil Kalbar

Pontianak, NAWACITA – Sosialisasi Permenkumham No. 16 tahun 2019 di Kanwil Kalbar. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, para Pejabat Pembuat Komitmen Divisi  serta Satker se-Kota Pontianak mengikuti Video Teleconference (Vicon) Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul (SI PaSTIKU) yang mulai berlaku per tanggal 1 Oktober 2019 mendatang.

Baca Juga: Peduli Terhadap Nelayan, Jamil Zeb Tumori Ajak Pemko Sibolga Lakukan Kerjasama dengan Daerah lainnya

Vicon tersebut diisi dengan sambutan dan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto, S.H., M.M., yang mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas sekaligus juga meningkatkan percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

“Perpres ini menuntut adanya perubahan organisasi pengadaan menjadi 1 (satu) unit kerja pengadaan barang/jasa Kemenkumham yang permanen untuk mengemban perluasan peran, tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 itu sendiri”, tambah Bambang Rantam.

Baca Juga: Kementan: Tiga Daerah Jadi Penyangga Kemandirian Ibu Kota Baru

Bambang Rantam juga menghimbau seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola Pengadaan senantiasa meningkatkan kapasitas diri dengan saling sinergis dan saling bertukar pikiran serta transfer knowlegde.

“Seluruh Sekretaris Unit Utama dan Kadivmin melakukan kaderisasi Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) sehingga kelangsungan pengadaan barang/jasa dapat terjaga kualitasnya”, ucap Bambang Rantam mengakhiri sambutannya.