Yasonna Jelaskan Pasal RKUHP Tentang Penghinaan Kepala Negara

1
118
Yasonna Jelaskan Pasal RKUHP Tentang Penghinaan Kepala Negara

Jakarta, NAWACITA – Yasonna Jelaskan Pasal RKUHP Tentang Penghinaan Kepala Negara. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly hari ini menggelar acara jumpa pers untuk menjelaskan terkait sejumlah  pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Dalam acara jumpa pers yang berlangsung di Kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Kuningan. Jakarta tersebut Yasonna menjelaskan agar masyarakat jangan salah paham atau salah persepsi terkait pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Kepala Negara, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

Menurut Yasonna, pasal pasal itu sebenarnya tidak akan membatasi hak berekspresi masyarakat. Yasonna menjelaskan bahwa  yang bisa dipidanakan hanyalah mereka yang menyerang presiden atau wakil presiden secara pribadi dan bukan karena kebijakan atau keputusannya.

“Pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum,” kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019) lalu.

Menurut Yasonna yang bisa dipidanakan diantaranya adalah penghinaan melalui surat, memfitnah dan menghina dengan tujuan memfitnah. Karena penghinaan merupakan perbuatan tercela baik dari sisi moral, agama, nilai kemasyarakatan dan juga HAM.

Selain itu, menurut Yasonna delik pada pasal tersebut merupakan delik aduan. Yasonna menjelaskan bahwa pasal tersebut juga turut berlaku pada penghinaan perwakilan negara-negara sahabat.

Baca Juga: Yasonna: Indonesia Memiliki Hukum Pidana Sendiri

“Perwakikan atau wakil negara sahabat juga disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres yang sudah saya jelaskan tadi,” pungkas Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.

Jumpa pers tersebut digelar Kemenkumham sebagai tanggapan banyaknya sejumlah pihak yang mengkhawatirkan terkait adanya  Pasal 218. Pasal itu menyangkut penghinaan kepada kepala negara dalam hal ini presiden dan wapres dalam RKUHP akan membuat kebebasan berekspresi dibatasi.

Pasal tersebut berbunyi: (1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Comments are closed.