Aborsi Korban Perkosaan dan Aborsi Menurut RKUHP

0
257
Aborsi Korban Perkosaan dan Aborsi Menurut RKUHP

Jakarta, NAWACITA – Aborsi korban perkosaan dan aborsi menurut RKUHP. Aturan terkait tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan memang sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun saat ini pasal tentang aborsi akan mendapatkan  ancaman pidana berat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan bahwa dalam Rancangan KUHP (RKUHP) nanti ancaman pidana aborsi tidak  berlaku bagi para perempuan yang menjadi korban perkosaan atau karena semata-mata alasan medis lainnya.

“Terkait aborsi, sudah ada dalam undang-undang RKUHP kita sekarang, ancamannya berat yaitu 12 tahun penjara, tapi kan sekarang dunia sudah berubah, maka diatur ancaman pidana yang lebih rendah dan tidak berlaku bagi korban perkosaan maupun karena alasan medis,” kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Menurut Yasonna, aborsi dapat dilakukan oleh perempuan korban perkosaan yang tidak menginginkan kehamilannya. Aborsi juga bisa dilakukan dengan alasan medis atau kesehatan karena dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan jiwa.

“Seorang perempuan yang diperkosa, dan oleh karena itu dia tidak menginginkan janinnya, dalam terminasi tertentu dapat dilakukan. Karena alasan medik, mengancam jiwa misalnya dan itu juga diatur dalam UU Kesehatan,” kata Yasonna kepada wartawan di Jakarta.

Yasonna menjelaskan, seperti yang diketahui segala macam aborsi adalah merupakan bentuk pidana dan pelaku yang terlibat akan diancam dengan hukuman  dipenjara. Namun dalam RUU KUHP nantinya akan memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, termasuk tenaga medisnya tidak dipidana.

Baca Juga: Yasonna: RUU KUHP Lanjut ke Paripurna Setelah Disetujui DPR-RI

Selain itu, pasal yang mengatur tentang aborsi juga tidak menghapus UU Kesehatan soal aborsi. Pasal 75 UU Kesehatan selengkapnya berbunyi:

  1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

A. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

B. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.