Rapat Pokja AE terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP

0
198

Jakarta, NAWACITA – Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan rapat kelompok kerja (Pokja) di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pokja Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. menghadirkan narasumber Bapak Rustam Effendi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Dalam diskusi kali ini, narasumber memberikan masukan terkait Permasalahan Disharmonisasi Peraturan Perundangan di sektor Minerba yaitu masalah optimalisasi iuran produksi antara smelter Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin Usaha Industri (IUI). Saat ini, terdapat 2 ijin smelter pengolahan dan pemurniaan mineral logam (stand alone) dengan kementerian pembinaan yang berbeda, yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oeh Kementerian ESDM; dan Izin Usaha Industri (IUI) untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam yang dikeluarkan oeh Kementerian Perindustrian.

Kondisi saat ini, banyak pengusaha smelter berinvestasi dengan menggunakan IUI dari Kementerian Perindustrian karena kemudahan birokrasi dan pengusaha smelter berizin IUI tidak perlu membayar royalti atas produk ikutan yang dihasilkan. Hal ini berbeda perlakuan dengan IUP OPK pengolahan dan pemurnian yang wajib membayar royalti atas produk ikutan/sampingan. Hal ini menimbulkan ”penghindaran PNBP” secara legal.

Terkait rekomendasi untuk optimalisasi PNBP, narasumber memberikan masukan bahwa Tarif PNBP di Kementerian yang berlaku saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga untuk penyesuaian tarif PNBP baru membutuhkan waktu yang lama. UU PNBP yang baru memungkinkan tarif PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan. Usulan tarif PNBP baru tetap mempertimbangkan kualitas pelayanan, perkembangan dunia usaha, dan daya beli masyarakat, serta pertimbangan lain sesuai peraturan perundangan di bidang PNBP.

Dengan berkembangnya waktu, dimungkinkan adanya layanan baru yang dibutuhkan masyarakat atau pelaku ekonomi yang dapat menjadi objek PNBP, dan sebaliknya mungkin ada layanan saat ini yang tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, secara berkala dalam 3-5 tahun berlakunya PP yang mengatur jenis dan tarif PNBP sebaiknya dilakukan kajian untuk mengevaluasi jenis PNBP yang berlaku dan potensi jenis PNBP baru.

Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk mempertajam hasil Pokja Analisis dan Evaluasi terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif serta bermanfaat dalam pembangunan hukum nasional ke depannya.