Gelar Sosialisasi SOP Kanwil Kemenkumham Papua Hadirkan Narasumber dari Biro Perencanaan Kemenkumham RI

0
37
Gelar Sosialisasi SOP Kanwil Kemenkumham Papua Hadirkan Narasumber dari Biro Perencanaan Kemenkumham RI

Papua, NAWACITA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengadakan kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Kabag Tata Laksana Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Johannes OP Sihombing dan Analis Sarana Kerja Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Moslem Idus Salam.

Kegiatan sosialiasasi ini bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Papua serta di Hadiri Pejabat Eselon III dan IV, JFT, JFU Kanwil Kemenkumham Papua, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Kota/Kabutapen Jayapura.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kabag Program dan Humas Hendrik Pagiling mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang di bacakan oleh Kabag Program dan Humas Hendrik Pagiling mengatakan tujuan Reformasi Birokrasi dalam persepsi umum tidak lain adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Dalam pengertian ini, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

“Bapak/Ibu, Reformasi Birokrasi merupakan suatu perbaikan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini harus mampu menghasilkan Birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis,” ujar Hendrik Pagiling.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi adalah dengan menerapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. SOP sendiri menurut Permenpan nomor: PER/21/M-PAN/11/20087) memiliki tujuan diantaranya memberikan penjelasan secara detail tentang standarisasi cara pegawai dalam menyelesaikan kegiatan dan menyediakan pedoman bagi petugas diunit layanan dalam memberikan pelayanan sehari-hari sehingga menghindari adanya tumpang tindih atau kesalahan procedural maupun penyimpangan dalam pemberian pelayanan.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini seluruh lembaga tengah berlomba-lomba dalam mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Menpan RB tak terkecuali Kementerian Hukum dan HAM.

“Saat ini seluruh Kementerian/Lembaga tengah berlomba-lomba untuk meraih predikat WBK dan WBBM tak terkecuali Kementerian Hukum dan HAM dan salah satu aspek penilaiannya adalah adanya SOP baik pelayanan maupun administratif serta pelaksanaanya. Perlu kami informasikan untuk tahun 2019 jajaran Kanwil Kemenkumham Papua telah mendorong 4 Upt untuk dapat berkompetisi meraih predikat WBK yakni Lapas Kelas II A Abepura, Lapas Kelas II B Nabire, Kanim Kelas I TPI Jayapura dan Kanim Kelas II TPI Merauke. namun setelah dilakukan penilaian dari Tim Inspektorat Wilayah III melakukan penilaian, yang memenuhi syarat untuk masuk nominasi WBK dua UPT yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura. Kedepannya Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua akan terus berbenah dan akan mencetak satker-satker WBK/WBBM bukan semata-mata mengejar kejuaraan namun lebih kepada masyarakat di Tanah ini benar-benar merasakan pelayanan yang baik sehingga citra Kemenkum HAM tetap dijaga yakni Always The Best.” ungkap Hendrik Pagiling.

Selanjutnya diharapkan kepada peserta sosialisasi SOP dapat menerima materi serta lebih memahami SOP agar dapat dijalankan pada Satker/UPT masing-masing secara baik dan benar.

“Diharapkan bagi para peserta Sosialiasi SOP dapat memahami materi yang di sampaikan oleh para narasumber dengan baik, agar dapat diterapkan pada satker masing-masing,” ujar Hendrik Pagiling mengakhiri sambutan Kepala Kantor Wilayah.

kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi SOP oleh para Narasumber.

Usai pemberian materi SOP Kabag Tatalaksana Johannes OP Sihombing kepada Tim Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengatakan, bahwa Standar Oprasional Prosedur (SOP) bukanlah hal baru, namun dengan adanya perubahan nomenklatur di jajaran Kantor Wilayah SOP pun mengalami pergeseran dan penyesuaian.

“Kami sangat mengapresiasi antusias dari peserta yang hadir mengikuti sosialisasi ini. SOP bukanlah hal yang baru, namun dengan perubahan nomenklatur yang terjadi, ada beberapa SOP yang mengalami perubahan atau penyesuaian. Memang bukan hal yang mudah namun bukan berarti tidak dapat diselesaikan, untuk itu sangat diperlukan peran semua pihak baik di tingkat Kanwil maupun UPT agar dalam pelaksanaan SOP ini tidak tumpang tindih serta dapat berjalan baik. Dalam pelaksanaan SOP yang mengalami perubahan contohnya pada sub bagian program dan pelaporan Kanwil yang saat ini menangani Pelaporan serta evaluasi terkait pelaporan tersebut,” ungkap Johannes OP Sihombing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here