Jakarta, NAWACITA- Polisi Republik Indonesia (Polri) menunggu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melaporkan akun yang mengungkap adanya praktik jual-beli data kependudukan. Laporan itu akan memperkuat bukti untuk dilakukan penyidikan.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri telah mengonfirmasi Direktorat Siber Mabes Polri terkait heboh kasus tersebut. Namun, sejauh ini belum ada pengaduan resmi.

“Jadi, masih menunggu pengaduan resmi dari Dukcapil. Kenapa demikian? Pengaduan tersebut untuk penguatan bukti-bukti,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/7/19).

Dedi menjelaskan, Dukcapil telah menyebut 80 persen yang disampaikan dalam akun tentang jual beli data kependudukan itu berita bohong. Sementara sisanya harus diklarifikasi dahulu.

Inilah yang membuat Direktorat Siber Bareskrim Polri tidak langsung bertindak menangkap pemilik akun tersebut karena perlu bukti. Jika ada laporan, Polri akan mengecek substansi yang dilaporkan, apakah pencemaran nama baik ataukah pidana lainnya, yaitu penyebaran hoaks.

“Bukti yang kuat dahulu. Kami selalu berlandaskan fakta hukum, biar jelas konstruksi hukum dan deliknya. Jika delik jelas, kami berani lakukan upaya paksa,” tutur Dedi.

Untuk diketahui, Hendra Hendrawan pemilik akun Twitter @hendralm menggunggah tangkapan layar (screen shoot) adanya akun dan grup Facebook yang menyediakan jasa jual-beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Grup Facebook itu bernama Dream Market Official. Unggahan ini lantas viral di media sosial.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya meminta Polri untuk menelusuri grup tersebut. Tjahjo sekaligus memastikan data kependudukan warga Indonesia aman.

Mendagri mengaku tdak akan melaporkan akun @hendralm atas unggahannya itu. Dia dianggap berjasa karena membuka info tentang dugaan praktik jual beli data kependudukan.

Baca juga :  Komitmen Perangi Halinar, Lapas Kelas IIB Panyabungan Kanwil Kemenkumham Sumut Test Urine WBP