Diseminasi Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum demi Terciptanya Kepastian Hukum bagi Pelaku Industri

12
189

Pangkalpinang, NAWACITA – Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum & HAM Kantor Wilayah Kep. Bangka Belitung dilaksanakan di Swiss Belhotel, hari ini, Selasa 16 Juli 2019 pukul 09.00 dengan tema PERLINDUNGAN HUKUM DEMI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU INDUSTRI”.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM, Siar Hasoloan Tamba mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung. Dengan moderator acara M. Iqbal, S.H., M.H. Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan juga ikut hadir dalam pembukaan kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi hambatan atau persoalan dalam pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana tersebut di atas, sehingga diharapkan terciptanya kepastian hukum bagi pelaku industri.

Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat dibutuhkan terutama yang terdapat pada produk yang dihasilkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan industri baik yang dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemajuan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari banyaknya pelindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya.

Pendaftaran Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan pelindungan hukum atas kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual Personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Kebijakan yang komprehensif dan langkah yang inovatif harus dilakukan dalam mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan intelektual yang cukup tinggi. Kombinasi keragaman budaya dan sumber daya alami dengan inovasi dan kreativitas manusia dapat mewujudkan kekayaan intelektual yang beragam. Pemerintah Daerah harus menjadikan potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sebagai salah satu skala prioritas untuk dielaborasi dan dikembangkan dengan bersinergi dan melibatkan Usaha Kecil Menengah, Industri dan Perguruan Tinggi. Secara umum, Pendaftaran Kekayaan Intelektual berupa merek dari tahun ke tahun semakin meningkat namun belum bisa dikatakan meningkat secara signifikan serta belum diikuti dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan pendaftaran antara lain ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur pendaftaran dikhawatirkan berbelit-belit dan biaya pendaftaran yang dianggap tinggi.” ungkap Kadiv. Pelayanan Hukum & HAM dalam sambutannya.

Comments are closed.