Kanwil Maluku Utara Adakan Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester I TA. 2019

11
205

Ternate, NAWACITA – Rimoi, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Rifqi Adrian Kriswanto) membuka pelaksanaan kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester I tahun Anggaran 2019 dengan tema “Langkah PASTI ALWAYS WTP” yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Malut.

Dalam sambutannya Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut (Rifqi Adrian Kriswanto) menyampaikan bahwa tujuan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan keuangan negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),dan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya mempertahankan opini WTP.

Lebih lanjut plh Kakanwil menyampaikan bahwa Penyajian laporan keuangan yang transparan, akuntabel, tepat waktu, dan berkualitas merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap entitas, dan untuk mencapai hal tersebut, proses penyajian laporan keuangan membutuhkan tahapan rekonsiliasi data laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan agenda penting, dengan tujuan untuk menyamakan data laporan keuangan periode semester I tahun anggaran 2019 pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) serta data pada E-REKON di tingkat satuan kerja dan wilayah, guna penguatan laporan keuangan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Tingkat Unit Eselon 1/Kementerian. Kualitas penyajian laporan keuangan satuan kerja merupakan tanggung jawab seluruh jajaran terutama pimpinan satuan kerja ujar Rifki.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, yang kemudian diatur kembali dalam PMK Nomor 17/PMK.09/2019 memberi penekanan pada pengendalian intern dari pimpinan kepada seluruh jajaran di bawahnya atas penyajian pelaporan keuangan satuan kerja, yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk bekerja bersama dalam spirit “Kami PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) sesuai tata nilai Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mempertahankan opini WTP. Katanya

Acara pra rekonsiliasi kali ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah,
Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta Narasumber/Pendamping dari bagian Akuntansi Pelaporan Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan diikuti oleh 38 orang peserta dari seluruh satker di Kanwil malut.

Comments are closed.