Cegah Tindak Kejahatan di Ranah Koorporasi, Kemenkumham Gandeng 5 Kementerian

1
126
Jakarta, NAWACITA – Kementerian Hukum dan HAM  kembali membuat langkah maju khusunya dalam rangka pencegahan korupsi di ranah korporasi. Bersama dengan 5 pimpinan kementerian/lembaga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama tentang penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat atau beneficial ownership. Penandatanganan dilakukan dibarengkan dengan penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2019, Rabu (03/07) di The Sunan Hotel, Jakarta.
Selain Kemenkumham, kementerian yang terlibat dalam penandatanganan nota kesepahaman yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian ATR/BPN. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif.
Menteri Yassona mengatakan bahwa tantangan dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi maupun pencucian uang adalah pengungkapan dari pemilik manfaat korporasi. Oleh karenanya pengungkapan dari pemilik manfaat akan menutup celah tindak pidana ini.
“Selain Inggris (UK), perjanjian kerjasama ini baru ada di Indonesia. Oleh karenanya di kancah Internasional, kita sering diminta menjelaskan tentang beneficial ownership, ” katanya yang diiringi tepuk tangan yang hadir.
“Saya berharap bahwa nota kesepahaman yang dibuat hari ini dapat ditindaklanjuti lebih konkrit. Perusahaan yang terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum dapat dengan mudah dikenali siapa pemiliknya. Hal ini akan memunculkan transparansi,” jelas Yassona menunjukkan peran kementeriannya.
Banyaknya upaya pengelabuan informasi pemilik manfaat melalui tindakan-tindakan berlapis dengan menggunakan coorporate vehicle, maka menjadikan apa yang dilakukan enam kementerian sebagai sebuah langkah antisipatif terhadap hal tersebut.
Sebagai informasi bahwa penandatanganan nota kesepahaman merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari koorporasi dalam rangka pencegahan TP Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memberikan apresiasi dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman ini.
“Sistim transparansi baik keuangan maupun kepemilikan menjadi sangat penting untuk melindungi dunia usaha kita, bukan sebaliknya, “terangnya.
Sementara saat menutup secara resmi kegiatan rapat koordinasi, Menteri Hukum dan HAM kembali mengungkapkan prinsip hidup yang dianutnya.
“To live, to love, to learn and to leave legacy. Empat hal ini sangat penting dalam hidup. Dan saya ingin tinggalkan Kementerian Hukum dan HAM ini dengan legacy yang baik,” tutupnya diiringi tepuk tangan koleganya sesama menteri yang hadir Menkeu Sri Mulyani dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Comments are closed.