Ditjen KI Upayakan Indonesia Keluar Dari Priority Watch List Program GSP

2
198

Surabaya, NAWACITA – Pemerintah Indonesia berupaya meyakinkan dunia internasional dalam hal ini Amerika Serikat (USA) dalam melakukan perlindungan terhadap Produk Kekayaan Intelektual (KI). Tujuannya, untuk memperjuangkan bebas bea masuk ke USA lewat program General Generalized System of Preferences (GSP) untuk produk Indonesia.

Kanwil Kemenkumham Jatim menjadi tuan rumah. Pemerintah Indonesia diwakili Dirjen Kekayaan Intelektual Freddy Harris beserta jajarannya dan Kadiv Yankumham Hajerati. Mereka melakukan pembahasan bersama US Trade Representative yang diwakili Daniel Lee dan turut serta perwakilan Kedubes Indonesia di Washington.

Harris mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia selama ini sangat menghargai sebuah produk KI. Salah satunya dengan memberikan kepastian hukum kepada pemilik paten, merk atau jenis KI lainnya. “Kami secara konsisten melakukan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung dan kementerian perdagangan untuk memberikan perlindungan kepada produk KI,” ujarnya.

Pada Oktober 2017, USTR mengumumkan pelaksanaan GSP CPR terhadap 25 negara BDC. Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang perlu dikaji market access sebagai penerima GSP. Posisi Indonesia beberapa tahun terakhir masuk dalam kategori Priority Watch List (PWL). Nah, pada Juli nanti, USTR akan kembali melakukan CPR termasuk indonesia sebagai salah satu negara yang sedang direview “Kami berharap bisa keluar dari kategori PWL, sehingga bisa mendapat keistimewaan melalui GSP,” harapnya.

Dalam paparannya, Harris mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah konkrit. Termasuk melakukan kampanye untuk mengajak masyarakat terlibat aktif melaporkan adanya pelanggaran KI. “Ini program yang sangat bagus, kami harap bisa mengetahui lebih dalam,” ujar Daniel.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan berbagai kebijakan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melindungi produk KI.

Comments are closed.