Tindak Lanjut Penyelesaian Pembangunan Pasca Gempa

9
199

Lombok Utara, NAWACITA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah melakukan tindak lanjut penyelesaian bantuan pembangunan pasca gempa. Dalam kunjungannya, Kepala Divisi melakukan koordinasi bersama warga sekitar dan kepala dusun desa setempat yang saat itu diwakili oleh beberapa warga karena kebetulan sedang berhalangan untuk hadir.

Hal-hal yang menjadi sorotan diantaranya pengawasan pembangunan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan serta beberapa hal yang sedang akan dikerjakan seperti atap Masjid, kamar mandi warga, sumur bor, tembok pembatas Pura, dan lain-lain. Seperti diketahui sebelumnya, ada enam kejadian gempa bumi yang memiliki magnitudo lebih dari 5,5.

Gempa bumi magnitudo 6,4 yang terjadi pada 29 Juli 2018 lalu merupakan awal dari rangkaian Gempa Lombok 2018. BMKG mencatat, setidaknya ada 585 kejadian gempa susulan sampai dengan pukul 07.00, 5 Agustus 2018. Disamping gempa-gempa yang kekuatannya relatif lebih kecil, BMKG mencatat gempa-gempa susulan yang terjadi di Lombok baik yang dirasakan maupun tidak adalah lebih dari 2000 kejadian.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara keseluruhan kerusakan yang diakibatkan oleh rangkaian Gempa Lombok 2018 adalah 71.962 unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52 unit fasilitas kesehatan, 128 unit fasilitas peribadatan dan sarana infrastruktur.

Kementerian Hukum dan HAM, memiliki desa binaan di Nusa Tenggara Barat yaitu desa selengan kecamatan kahyangan kabupaten Lombok utara. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab, Kemenkumham membantu meringankan penderitaan masyarakat desa binaan dengan cara memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman yang berada di Lombok, kebutuhan yang paling mendesak yang dilaporkan adalah kebutuhan sarana ibadah berupa masjid dan pura serta instalasi air bersih berupa sumur bor, sembako, obat obatan dan rumah hunian sementara atau HUNTARA.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto, saat Meninjau Korban Gempa, sekaligus meletakan batu pertama pembangunan Masjid dan Pura di Desa Selengan Lombok Utara

Comments are closed.