Komnas HAM Buka Pengaduan Pro Aktif di Bima dan Dompu

0
136

Bima, NAWACITA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, dalam dua hari ini menggelar diskusi dan pengaduan pro aktif bagi masyarakat. Dengan menggandeng RRI Bima, Human Integrated Study and Development Institute (HISDI) Kabupaten Dompu dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Komnas HAM berharap ada pemahaman masyarakat terkait alur pengaduan pelanggaran HAM.

Wakil Ketua Komnas HAM RI, Hairansyah dalam dialog bersama RRI Bima, mengatakan dipilihnya Provinsi NTB, khususnya Bima dan Dompu, karena minimnya pengaduan pelanggaran Ham yang diterima Komnas selama tahun 2017 hingga 2019 ini.

“Seluruh Provinsi ini hanya 70 kasus saja dalam waktu tersebut, dan untuk Kabupaten Bima, kota Bima dan Kabupaten Dompu hanya 25 kasus pengaduan,” katanya, Rabu (26/6/2019).

Hairansyah merinci, dari 25 kasus di Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima ini, 6 kasus dari Dompu dan 19 kasus dari Kabupaten dan Kota Bima. Jumlah kasus di kabupaten Dompu, kasus dugaan pelanggaran Ham yang dilaporkan pada pemenuhan hak atas kesejahteraan, Pemenuhan Hak Peremuan dan Hak turut serta dalam pemerintahan. Sementara di Kabupaten dan Kota Bima, kasus yang dilaporkan adalah hak memperoleh keadilan, Haka tas Kesejarhetaraan dan hak rasa aman.

Sementara itu, Analis Pengaduan Komnas HAM yang juga menjadi salah satu nara sumber dialog bersama RRI Bima, Avokanti Nur menjelaskan selain dengan RRI Bima, sosialisasi pengaduan pro aktif ini juga digelar dengan Human Integrated Study and Development Institute (HISDI).

“Tanggal 26 setelah dari RRI ini kami akan bertemu dengan HISDI Kota Bima dan tanggal 27 Juni kita akan bertemu dengan HISDI Kabupaten Dompu,” jelas wanita yang biasa disapa Poppy ini.

Lebih jauh Poppy menjelaskan, materi yang dibawa dalam perteuan dengan HISDI dan warga masyarakat Bima dan Dompu itu, terkait dengan mekanisme pengaduan. Selain sosialisasi, Komnas HAM juga pada kesempatan tersebut menerima pengaduan langsung dari masyarakat yang merasa menjadi korban atas pelanggaran HAM.

Selain membuka pos pengaduan proaktif, korban pelanggaran HAM, dijelaskan Poppy juga bisa langsung mengajukan pengaduan melalui kanal-kanal yang dibuat Komnas HAM RI. Ada beberapa kanal yang dibuka seperti pengaduan melalui email yakni pengaduan@komnasham.go.id, melalui website www.komnasham.go.id atau melalui call centre, pesan Whatsapp interaktif pengadian di 081226798880.

“Korban bisa berkirim berkas pengaduan melalui pos atau datang ke kantor kami di jalan Latuharhary nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat,” tambahnya.

Pengaduan itu memuat nama lengkap sesuai identitas pengadu, alamat pengadu, kronologis peristiwa, upaya yang telah ditempuh dan menyertaan identitas pengadu. Komnas HAM menjamin kerahasiaan identitas pengadu, jika pengadu takut dan merasa akan ada ancaman atau temana dari pihak-pihak tertentu.

Bahkan, jika harus menjadi saksi dipersidangan, dikatakan pengadu cukup memberi kesaksian tertulis. Sosialsiasi dan penerimaan pengaduan pro aktif di kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima ini, merupakan salah satu bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin tegaknya Hak Asasi Manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia.