Banjarmasin, NAWACITA – Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018 hari ini, Selasa (18/06) digelar dan disiarkan secara langsung dari gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta ke Kantor Wilayah seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui kegiatan video conference, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan video conference ini dihadiri oleh Para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, JFT dan JFU Kantor Wilayah serta perwakilan UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Kegiatan diawali dengan menayangkan proses BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018 yang ditampilkan dalam media video, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Dalam kesempatan ini, melalui kerja keras dan kerja cerdas segenap Tim Penyusun Laporan Keuangan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terpilih sebagai Terbaik Pertama dalam Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2018 Audited untuk Kategori Kantor Wilayah dengan Satuan Kerja Sedang (jumlah satuan kerja 28 s.d 36 Satker). Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ferdinand Siagian yang sebelumnya menerima undangan khusus, untuk hadir dalam kegiatan ini di Jakarta.

Dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan “Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan APBN, dan proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran informasi yang disajikan.

Baca juga :  Kepala Kantor Imigrasi Sibolga Terima Audiensi Forum Komunitas Kreatif Sibolga-Tapteng

Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna memastikan bahwa setiap Rupiah anggaran Kementerian Hukum dan HAM benar-benar digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dimana Kementerian Hukum dan HAM senantiasa melakukan perbaikan di bidang SDM baik dari sisi kompetensi dan jumlah” ucapnya dalam sambutan.

Acara berlanjut dengan pembacaan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018 oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna dimana sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dengan dilakukannya pemeriksaan, bertujuan untuk membangun opini meliputi Kesesuaian LK dengan SAP, Kecukupan pengungkapan, Efektivitas SPI, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan.

Hasil pemeriksaan oleh BPK sendiri dapat menghasilkan 4 kategori opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan dalam perkembangannya opini yang didapatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP selama 4 (empat) Tahun secara berturut-turut merupakan prestasi tersendiri, mengingat sumber daya yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM cukup besar.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi salah salah faktor pendorong untuk segera memperbaiki diri, dan untuk itu, telah disusun Action Plan sebagai upaya menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan BPK RI.

Baca juga :  Tingkatkan Profesional Kerja,  Kanwil Kumham Kaltim: Menkumham Yasonna Laoly Ingatkan Penguatan Reformasi Birokrasi Di Seluruh UPT