2 Kasus Proyek Kapal Di Gulung KPK

0
589

Jakarta, NAWACITA-Pengadaan proyek  kapal demi kepentingan negara ternoda. Pengusutan KPKdari penyelidikan menemukan adanya dugaan korupsi, tidak hanya satu, tapi dua sekaligus proyek pengadaan kapal pada dua instansi pemerintah.

“Yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Selasa (21/5/2019)

Saut menyebut perkara korupsi di Ditjen BC terkait dengan pengadaan 16 unit kapal patroli cepat, sedangkan di KKP berkenaan dengan pembangunan 4 unit kapal untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI). Dari 2 perkara itu, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dari unsur pemerintah dan swasta.

Tidak tanggung-tanggung, dua proyek pengadaan kapal dari dua instansi itu, disebut Saut, diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 179 miliar. Padahal kapal-kapal tersebut digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk patroli mengamankan wilayah Indonesia.

Kedua kasus itu sampai membuat pimpinan KPK geleng-geleng kepala. Sebab, tujuan pengadaan kapal untuk 2 instansi itu adalah demi kedaulatan wilayah maritim.

“Tujuan awal diadakannya kapal patroli cepat di Ditjen Bea dan Cukai adalah untuk mengamankan wilayah Indonesia. Sedangkan pembangunan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia atau SKIPI di KKP dilatarbelakangi maraknya praktik illegal fishing,” ucap Saut.