Dokter Ani Hasibuan Bongkar Kematian Anggota KPPS, Hari Ini Dipanggil Polisi Atas Dugaan Ujaran Kebencian

0
1065
Beredar Surat Polisi Panggil Dokter Ani Hasibuan, Jumat (17/5)

Jakarta, NAWACITA – Hari ini Polda Metro Jaya mengagendakan pemanggilan Dokter Ani Hasibuan diminta hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian.

Hal itu berkaitan dengan ucapan Ani beberapa waktu lalu mengenai tudingan senyawa kimia pemusnah massal yang menjadi penyebab meninggalnya petugas KPPS.

“Ya, benar,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Argo mengkonfirmasi surat pemanggilan untuk Robiah Khairani Hasibuan atau dikenal dengan nama dr Ani Hasibuan. Surat panggilan itu bernomor S.Pgl/1158/V/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus. Pemanggilan itu diagendakan, hari ini pukul 10.00 WIB oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Adapun, Ani Hasibuan dilaporkan seseorang bernama Carolus Andre Yulika pada 12 Mei 2019. Atas pernyataan Ani soal kematian ratusan petugas KPPS sempat menuai kontroversi.

Ia sempat menyanggah pernyataan pihak KPU yang menyebutkan bahwa kasus meninggalnya petugas KPPS disebabkan kelelahan bekerja.

“Saya sebagai dokter dari awal sudah merasa lucu, gitu. Ini bencana pembantaian atau pemilu? Kok banyak amat yang meninggal. Pemilu kan happy-happy mau dapat pemimpin baru kah atau bagaimana? Nyatanya (banyak yang) meninggal,” ujar Ani ketika menjadi pembicara dalam sebuah program talkshow yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (7/5/2019).

Ani Hasibuan akan dimintai keterangan sebagai saksi. Perkaranya adalah dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 35 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP yang terjadi tanggal 12 Mei 2019 di Jakarta,” demikian bunyi surat panggilan yang ditanda tangani oleh penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (15/5).