Karen Galaila, Mantan Dirut Pertamina Didakwa Korupsi Rp568 Miliar

18
210

Jakarta NAWACITA – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Galaila Agustiyawan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/1), didakwa korupsi Rp 568 Miliar.

Karen didakwa melakukan berbuatan korupsi secara bersama-sama dengan saksi Frederick S , Siahaan, Direktur Keuangan PT Pertamina, IR Bayu Kristanto, Manajer Merger dan Akuisisi (M&A) PT Pertamina periode 2008-2010 dan Genades Panjaitan, Legal Consul & Compliance PT Pertamina periode 2009-2015.
Hal itu itu tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) TM Pakpahan SH dari Kejaksaan Agung.

JPU menyebutkan, terdakwa Karen telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum karena telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina.

Prosedur yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya.

Ketentuan atau Pedoman lainnya itu adalah Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009.

Terdakwa Karen, sebut jaksa telah memutuskan melakukan Investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu, dan menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya Due Diligence serta tanpa adanya Analisa Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya pesetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Dengan demikian, sehingga terdakwa Karen yang menjabat sebagai Dirut PT Pertamina tahun 2009-2014 tersebut dinyatakan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Roc Oil Company Limited Australia. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 568 miliar lebih, sesuai perhitungan Akuntan Publik Soewarno, NO:032/LAI/PPD/KA.SW/XII/2017.

JPU menyebut, terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap dakwaan ini Karen sedianya akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa yang rencananya akan dibacakan lasung hari itu.

“Namun karena kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim minggu depan, ya apa boleh buat. Eksepsi akan kami lakukan pada persidangan pekan depan”, kata Karen menjawab pertanyaan wartawan, usai sidang.

Comments are closed.