Kembangkan Kasus Meikarta, KPK Endus Pembiayaan ke Thailand Anggota DPRD Bekasi

1
260

Jakarta NAWACITA – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi ditengarai ada pembiayaan ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi pembiayaan ke luar negeri tak hanya bagi anggota DPRD Kabupaten Bekasi saja namun beserta keluarganya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK menduga pembiayaan berpergian keluar negeri tersebut berkaitan dengan pusaran kasus suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Secara spesifik kami sebenarnya mendalami dugaan adanya pembiayaan atau aliran dana untuk wisata (ke luar negeri) sejumlah anggota DPRD itu pada beberapa saksi, dan kita juga sudah mempunyai bukti catetan-catetan yang mendukung terkait dengan dugaan itu. Kami mengidentifikasi cukup banyak ya anggota DPRD Kabupaten Bekasi dibiayai bersama keluarganya,” kata Febri di Jakarta, Jumat (11/1).

Negara yang dituju beberapa anggota DPRD tersebut, lanjut Febri, salah satunya diduga Thailand. Febri menambahkan jika KPK juga akan menelusuri apa saja kegiatan yang dilakukan di sana.

“Ke salah satu negara di Asia, salah satunya adalah yang teridentifikasi yang saya ketahui sampai dengan saat ini adalah di Thailand. Jadi itu yang akan ditelusuri lebih lanjut, tapi bukan hanya anggota DPRD tapi juga , keluarga dibawa kesana. Kami tentu juga mendalami apa saja yang dilakukan selama di Thailand tersebut misalnya” tambahnya.

Febri menjelaskan, KPK menduga hadiah pembiayaan beberapa anggota DPRD beserta keluarganya keluar negeri tersebut terkait revisi aturan tata ruang.

Namun, KPK tidak menyebut jumlah dan siapa saja anggota DPRD yang diduga mendapat fasilitas berpergian keluar negeri tersebut, KPK juga tidak menyebutkan asal usul pembiayaan tersebut.

Selain itu, dalam kasus ini KPK juga telah menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga diterima dari duit suap dalam kasus ini. Febri menambahkan jika jumlah pengembalian uang tersebut sekitar Rp 100 juta.

Sebelumnya, penyidik KPK juga pernah memanggil sejumlah Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi dalam kasus ini.

Comments are closed.