Dalami Kasus Meikarta, KPK Panggil Lagi Legislator Kabupaten Bekasi

1
100

Jakarta NAWACITA – Kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta Bekasi hingga saat ini masih didalami. Para pihak yang diduga terlibat terus dipanggil KPK (komisi pemberantasan korupsi) untuk diperiksa sebagai saksi.

KPK pun mendalami dugaan keterlibatan DPRD Kabupaten Bekasi, karena mensinyalir perubahan Perda Tata Ruang akan disesuaikan untuk memuluskan pembangunan proyek Meikarta seluas sekitar 500 hektare di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Penyidik KPK kembali memanggil Anggota DPRD Bekasi, Taih Minarno.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka J (Jamaludin),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (8/1).

Febri menjelaskan, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya di lahan seluas 500 hektare.

KPK menduga ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang baru di Kabupaten Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja diubah untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.

Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan, dan perkantoran di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana untuk mengurus perubahan Perda tersebut.

Karena itu, Febri mengingatkan, agar pihak-pihak yang diperiksa untuk membuka seterang-terangnya soal apa yang diketahui terkait proses perizinan Meikarta dan tata ruang.

“Janji ataupun aliran dana untuk meloloskan proyek Meikarta ini. Sikap kooperatif tersebut akan kami hargai,” kata Febri.

Diketahui dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, 4 di antaranya dari pihak Lippo Group selaku pihak penyuap yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama; dan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Adapun tersangka diduga sebagai penerima suapnya yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NNY); Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin (J); Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Comments are closed.