Mulai 2019 KPK Bakal Memborgol Tersangka Koruptor yang Ditahan

0
136

Diawali Kadisdik Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi

Mulai tahun ini, perlakuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bakal lebih kejam terhadap tersangka pelaku tindak korupsi. Lembaga antirasuah tersebut akan mewajibkan para tersangka korupsi yang sudah ditahan, diborgol ketika memasuki atau keluar gedung komisi antirasuah itu.

KPK mulai menerapkan peraturan tentang pemborgolan tahanan korupsi, tersebut mirip seperti yang diterapkan aparat kepolisian kepada tahanan.

Tersangka yang diborgol oleh KPK, terpantau di gedung KPK Jakarta Selatan, Rabu (2/1/2019), salah satu tahanan KPK, Cecep Sobandi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ini terlihat diborgol saat dibawa untuk menjalani pemeriksaan.
Cecep merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar.
Hari ini, Cecep diperiksa sebagai saksi untuk Irvan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (12/12) lalu. KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka dugaan pemerasan.

Para tersangka ialah, Irvan selaku Bupati, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan. Keempatnya kini telah ditahan KPK.

Irvan diduga memeras kepala SMP di Cianjur terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan senilai Rp 46,8 miliar. Dana itu kemudian dipotong sebesar 14,5 persen oleh Irvan dan sejumlah pihak lainnya. Sementara itu, jatah untuk Irvan secara pribadi adalah 7 persen dari total DAK atau sekitar Rp 3,2 miliar

Akhir Desember 2018 lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan rencana untuk menerapkan peraturan yang mengatur tentang pemborgolan tahanan usai menjalani pemeriksaan. Dia pun akan mempertimbangkan agar aturan tersebut dapat dimulai pada 2019.

“Kita udah punya Perkom (Peraturan Komisi) sebetulnya. Perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian, begitu menjadi tersangka dan tahanan kemudian setelah keluar pemeriksaan itu kan diborgol,” jelas Agus Rahardjo yang berharap tahun 2019 aturan borgol itu bisa diterapkan, Jumat (28/12).

Agus juga berharap adanya perubahan terhadap Undang-Undang terkait sanksi sosial di masyarakat terhadap koruptor. Dia menilai sanksi sosial di masyarakat dapat membawa efek jera bagi para koruptor.

“Kita juga berharap ada perubahan terhadap UU kita yang memungkinkan sanksi sosial. Bisa aja kan melakukan itu mungkin bisa membuat orang menjadi agak sungkan ya agak malu untuk melakukan korupsi karena memang hukumannya termasuk yang akan diterima dari masyarakat,” harapnya.

Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan, aturan pemborgolan para tersangka KPK akan mulai diberlakukan pada tahun ini. Tujuannya, kata Saut, adalah untuk memberikan efek jera.
“Iya, dimulai 2019 (para tersangka memakai borgol),” ujarnya.