Jakarta NAWACITA – KPK (komisi pemberantasan korupsi) mengendus ada tindakan korupsi di tubuh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Atas dugaan tersebut empat petinggi di perusahaan itu, selama enam bulan ke depan dilarang berpergian keluar negeri. Pasalnya, mereka tengah diusut dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif pada 14 proyek infrastruktur di sejumlah daerah.

Empat petinggi itu adalah Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Supervisor Divisi II PT Waskita Karya, ‎Fakih Usman; mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Bahkan dua diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangkan oleh KPK. Kedua pejabat tersebut adalah Fathor Rachman (FR) selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar (YAS) selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada perusahaan plat merah itu. Ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya itu. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Fathor dan Yuly diduga telah menunjuk empat perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya. KPK menaksir kerugian negara dari dua ulah pejabat Waskita Karya ini paling sedikit Rp186 miliar.

Untuk keperluan proses penyidikan, KPK juga mencegah mantan Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pitoyo Subandrio.

Baca juga :  Audiensi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, dalam proses penyidikan dengan tersangka FR, KPK telah mengirimkan surat pelarangan bepergian ke luar negeri untuk lima orang selama enam bulan ke depan.

Menurut Febri, pencegahan terhadap dua tersangka, Fathor dan Yuly serta tiga saksi, Jarot, Fakih, dan Pitoyo dilakukan sejak 6 November 2018 lalu.

Dari 14 proyek infrastruktur yang dikorupsi, dua diantaranya adalah proyek infrastruktur di Bali. Proyek tersebut adalah pembangunan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2 dan Paket 4.

Sebagaimana diketahui, tol sepanjang 12,7 km ini mulai dibangun pasa Maret 2012 dan selesai pada Mei 2013. Dana pembangunan proyek tol yang diresmikan pada 23 September 2013 ini mencapai Rp 773 miliar