Bandung NAWACITA – Seiring dengan langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan Lapas Sukamiskin Bandung masuk dalam zona integritas bebas dari praktik korupsi tahun ini, maka pengawasan terhadap narapidana yang menghuni Lapas Sukamiskin akan semakin diperketat.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Krismono mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pencanangan Lapas Sukamiskin sebagai Zona intregitas menuju bebas korupsi.

“Kami sedang memproses zona integritas menuju bebas korupsi. Tanggal 18 Desember kami canangkan, termasuk untuk Lapas Sukamiskin,” kata Krismono, Minggu (16/12).

Seperti diketahui, opini negatif terhadap Lapas Sukamiskin sering mengemuka, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin waktu itu, Wahid Husen.‎

Lapas berpenghuni para napi koruptor tersebut sering disorot lantaran banyaknya persoalan didalamnya.
Salah satunya, jual beli kamar sel di Lapas Sukamiskin yang diungkap Andri Rahmat, warga binaan di Lapas Sukamiskin yang juga terdakwa dalam kasus suap Wahid Husen.

Ia mengungkap soal jual beli kamar itu pada sidang sebelumnya.
Tidak hanya itu, Andri juga mengungkap soal biaya renovasi kamar sel berukuan paling kecil 2 x 3 meter persegi oleh warga binaan senilai ratusan juta rupiah.

Menanggapi opini negatif tersebut, Krismono mengatakan, meski belum melihat dengan kepala sendiri, ia mengaku pernah mendengar rumor tersebut.

Namun, ia memastikan saat ini praktik tersebut sudah tidak ada.

“Pernah dengar tapi saya pastikan sekarang sudah tidak ada,” ujar dia.

Andri Rahmat dalam persidangan juga mengungkapkan soal keterlibatan pegawai lapas dalam praktik korup di Lapas Sukamiskin, salah satunya pemberian izin berobat keluar yang berujung pada pelesiran. ‎
Salah satu pelesiran yang terungkap baru-baru ini adalah aksi pelesiran terpidana kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke hotel untuk ‘check in’ dengan perempuan muda yang diduga berprofesi sebagai artis.

Baca juga :  Semarak HDKD 2021, Kemenkumham Bentuk Kegiatan Sosial

Krismono memastikan, kejadian seperti itu sudah tidak bakal terulang lagi. Pasalnya, kata dia, sekalipun izin keluar bagi napi koruptor untuk berobat tidak bisa dilarang, namun untuk pelaksanaannya semakin diperketat.

“Semua pegawai lapas yang lama diganti dengan pegawai baru yang lebih berintegritas. Jadi sekarang enggak ada lagi yang begitu, bisa dibuktikan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, proses izin keluar untuk berobat, warga binaan kasus korupsi wajib menyertakan surat rujukan terlebih dahulu dari dokter. Lalu, napi akan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).

“Sesuai sidang TPP saja, itu SOP kalau ada rekomendasi dari dokter, lalu di TPP disetujui baru dilaksanakan,” tutur dia.

Krismono menambahkan, nantinya napi akan menggunakan ambulans dari lapas menuju ke tempat berobat yang dituju. Maka dipastikan tidak ada lagi berbagai modus yang bisa digunakan napi pelesiran bebas.

“Petugas yang akan mengawal ‎warga binaan kasus korupsi, wajib memberikan posisi, foto lewat sistem GPS,” pungkasnya.

Comments are closed.