Terjadi Kekeliruan, Pelapor Marinus Gea Minta Maaf

10
225
Keterangan: Anggota Fraksi PDI P Marinus Gea

Jakarta, NAWACITA– Pelapor Anggota DPR RI Marinus Gea akhirnya minta maaf setelah Bareskrim menghentikan kasus ini karena kekurangan alat bukti yang tidak cukup.

 

Finsen Mendrofa melalui kuasa hukumnya Rosalina Hulu sebagai pelapor atas tuduhan penipuan jual beli tanah yang melibatkan Marinus Gea tidak memenuhi unsur pidana setelah diproses pihak kepolisian.

 

“Kami meminta maaf atas kekeliruan ini yang menyebabkan pencemaran nama baik. Ini kesalahan kami, terang Finsen dalam keterangannya, Jumat (1/6).

 

Finsen menjelaskan Laporan Polisi No : LP/228/II/2017/Bareskrim tertanggal 28 Februari 2017 itu telah dinyatakan dihentikan oleh Bareskrim karena tidak cukup bukti untuk menetapkan sebagai tersangka.

 

Awal pelaporan dibuat atas dasar keyakinan dan kebenaran informasi dan data dari klien pelapor. Setelah dilakukan proses penyelidikan terungkap beberapa fakta hukum yang keliru terhadap data yang menjadi alat bukti.

 

“Data yang kami berikan sebagai alat bukti sangat lemah sehingga menimbulkan fitnah kepada terlapor. Upaya hukum yang telah ditempuh baik Laporan Polisi maupun di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah keliru, kata Finsen.

 

Atas kekeliruan ini menyebabkan kerugian immaterial terhadap terlapor Marinus Gea yang menyebabkan reputasi dipublik kurang baik. Apalagi Marinus Gea berkiprah di Partai Politik sebagai anggota Fraksi PDIP, DPP HIMNI, Taruna Merah Putih (TMP) DPD Banten.

 

“Kami meminta kepada berbagai pihak agar tidak lagi membesarkan pemberitaan ini karena ini merupakan kesalahan dan kekeliruan. Begitu pula dengan pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab agar tidak memanfaatkan kesalahan ini, ungkap Finsen.

 

Maka oleh karena itu pula, melihat situasi dan kondisi tersebut yang semakin liar di publik. Langkah selanjutnya yang dilakukan yakni mencabut pengaduan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan juga telah meminta maaf kepada Marinus Gea.

 

“LPH Pelapor juga mengingatkan kepada publik dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung agar tidak lagi menggunakan informasi dan pemberitaan kasus tersebut diatas karena akan menimbulkan
konsekuensi hukum lain,” tandasnya.

 

Comments are closed.