Menteri Yasonna: RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Tunggu Persetujuan

54
256
Keterangan: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly Menjadi Pembicara Bersama Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (baju putih duduk ditengah)

Jakarta, NAWACITA– Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal kembali disampaikan kepada Presiden setelah substansinya disempurnakan atas masukan dari Bank Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yasonna H. Laoly pada acara diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Aula Yunus Husein Gedung PPATK jakarta pusat. (17/4/2018).

 

“Posisi RUU tersebut saat ini sedang menunggu paraf persetujuan beberapa instansi terkait untuk kemudian disampaikan kepada DPR RI oleh Bapak Presiden guna dibahas bersama” tambah Yasonna.

 

Menurut Menkumham, tujuan pembatasan transaksi uang kartal antara lain untuk  memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

 

“ Pembatasan transaksi Uang Kartal dalam jumlah tertentu diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi, “ucap Yasonna.

 

Selain itu pula, mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat terhadap transaksi penggunaan uang kartal menjadi sistem transaksi non tunai yang berazaskan kepentingan umum, pelindungan masyarakat, efektif, efisien dan bermanfaat.

 

Dengan demikian maka diperlukan transaksi keuangan yang cepat, tepat dan dapat tercatat dalam sistem keuangan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang perbankan menjadi solusinya.

 

“Kalau orang bertransaksi secara uang kartal dalam jumlah besar sangat riskan. Memberikan daya tarik  kepada pelaku tindak kriminal untuk menjadi korban mereka. Kalau pakai teknologi maka lebih aman dan nyaman, jelasnya.

 

Belum lagi, lanjut Yasonna. Transaksi Uang Kartal juga menyebabkan tingginya biaya pencetakan mata uang dan cenderung dapat disalahgunakan.

 

Misalnya, terungkapnya beberapa kasus korupsi dan terorisme yang dibiayai dari pihak dalam maupun luar negeri, menimbulkan kecurigaan bahwa kasus tersebut dilakukan dengan transaksi tunai dan tidak melalui sistem keuangan sehingga transaksi tersebut sulit terlacak.

 

“Kita tidak mau, ada penyalahgunaan. Dan kita pula mau menghambat aliran dana yang masuk ke dalam negeri secara tidak jelas untuk kepentingan yang bisa merusak NKRI, “tandas Yasonna.

 

 

 

 

(Red: Ibnu, sumber kemenkumham)

Comments are closed.