Terbanyak Korupsi, Sudah 194 Anggota Dewan Diamankan KPK

10
296
Keterangan: Barang Bukti yang Didapatkan KPK kepada para pelaku tindak pidana korupsi

Jakarta, NAWACITA– Wakil Rakyat menjadi orang terbanyak yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

 

Dugaan korupsi para wakil rakyat berasal dari berbagai daerah. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Kabupaten, Provinsi hingga DPR dan DPD Pusat.

 

Hal ini diungkapkan oleh Juru bicara KPK Febri Diansyah. Menurutnya, sejak lembaga antirasuah berdiri, sudah ada 194 orang anggota legislatif, berasal dari DPR, DPRD, dan DPD yang harus berurusan dengan KPK.

 

Sebagian dari mereka ada yang saat ini sudah di tetapkan tersangka dan ada pula masih dalam diproses penanganan parkara.

 

“DPRD ada 122 orang, DPR ada 72 orang dan DPD ada 1 orang,” kata Febri melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

 

Febri berkata, dari beberapa nama yang sudah ditetapkan tersangka ini, mereka merupakan calon kepala daerah di Pilkada 2018. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar selektif memilih calon pemimpinnya di daerah masing-masing.

Tambahan informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi belum lama ini menetapkan 38 mantan dan anggota DPRD Sumetera Utara (Sumut) sebagai tersangka kasus suap.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan tersangka terhadap puluhan mantan maupun anggota legislatif itu karena diduga menerima janji atau hadiah dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

 

Kasus korupsi berjamaah lain, juga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur yang melibatkan usnsur eksekutif dan legislatif. Mereka ditersangkakan lantaran kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang, TA 2015.

 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Malang Moch. Anton bersama 18 Anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Anton diduga telah memberi hadiah atau janji kepada 18 orang anggota DPRD Kota Malang dengan tujuan meloloskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

 

KPK menduga, bahwa nilai suap yang diberikan Anton kepada belasan anggota legislatif itu sebasar Rp. 700 juta rupiah melalui mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.