Jubir KPK: Pemeriksaan Puan Maharani dan Pramono Anung Diserahkan ke Penyidik

15
160
Keterangan: Febri Diansyah Juru Bicara KPK

 

Jakarta, NAWACITA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mempertimbangkan keterangan Setya Novanto menjadi fakta persidangan. 

 

Keterangan Novanto yang dimaksud adalah terkait nama-nama penerima 500 ribu dolar AS hasil korupsi proyek E-KTP yang diduga mengalir ke dua petinggi PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung. 

 

“Bagaimana hakim melihat rangkaian fakta sidang, itu jadi bagian penting untuk tindak lanjut. Dan, untuk tindak lanjut fakta persidangan ini, tentu kita perlu menunggu putusan pengadilan tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan teks, Selasa (27/3).

 

Kata dia, KPK akan meneliti dan mencocokan bukti dan keterangan dugaan aliran dana tersebut sembari menunggu vonis Novanto di Pengadilan Tipikor. 

 

“Dalam rentan waktu tersebut kami juga mempelajari keterkaitan ini fakta-fakta sidang tersebut dengan penyidikan yang sedang berjalan,” imbuhnya.


DikonfIrmasi kemungkinan melakukan pemeriksaan terhadap Puan Maharani dan Pramono Anung, Febri menyerahkan hal ini kepada penyidik KPK. 


“Soal pemanggilan saksi-saksi, tentu penyidik akan bicara lebih lanjut,” kata Febri.


Meski demikian, ia memastikan bahwa KPK akan profesional dalam menindaklanjuti aliran dana yang juga diduga mengalir ke para politikus itu.


“Ini untuk menghindari, misalnya pendapat dari pihak lain, bahwa KPK bekerja bersentuhan isu politik. KPK dalam penanganan perkara berada pada koridor hukum saja,” kata Febri.


Ketika proyek E-KTP bergulir, Puan Maharani menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR, sedangkan Pramono Anung menjabat Wakil Ketua DPR.


Dua diantaranya adalah petinggi PDI Perjuangan yang kini duduk dijabatan strategis, yakni Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pramono Anung.

 

 

 

(Red: ASK )

Comments are closed.