Foto: Net

Nawacitapost.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah tidak mau mencampuri jalannya Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak DPR dan tak bisa diintervensi pemerintah.

“Kami kan nggak bisa campuri, karena itu internal DPR. Mau kami campuri juga enggak bisa, nanti kami disangka intervensi pula,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Yasonna hanya bisa berharap kinerja Pansus  Angket KPK dapat berjalan sesuai koridor hukum dan tidak melanggar aturan yang ada.

Sejauh ini baru lima fraksi yang secara resmi mengirim perwakilan yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasdem. (hadi)

 

 

Baca juga :  Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun Laksanakan Sosialisasi Survey Pelayanan Secara Mandiri Berbasis Elektronik

Comments are closed.