RUU Larangan Minuman Beralkohol Belum Mendesak

0
317
RUU Larangan Minuman beralkohol Belum Mendesak

NAWACITAPOST-  Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai larangan minuman beralkohol dinilai belum mendesak. Peraturan yang ada sekarang justru belum menyentuh penjualan dan pengawasan dari minuman beralkohol secara daring. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan.

Audrine mengatakan pada (13/11). Alih-alih membuat aturan yang melarang peredaran dan akses kepada minuman alkohol yang tercatat (legal), pemerintah seharusnya mampu merumuskan peraturan yang mengakomodir perkembangan kehidupan masyarakat. “Inisiatif untuk membuat peraturan perlu memperhatikan perkembangan dari objek yang diatur didalamnya. Sekarang minuman beralkohol tidak hanya dipasarkan secara langsung tetapi juga lewat daring. Transaksi e-commerce tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi secara langsung. Pemerintah perlu memperhatikan hal ini,” ujarnya.

Baca Juga : Nikita Mirzani : Habib Rizieq Shihab Tukang Obat

Dia menyebutkan bahwa, pemerintah perlu mengonsiderasi aspek tersebut jika tujuan dari pembuatan RUU untuk melengkapi aturan yang sudah ada. Namun, CIPS menilai klaim-klaim yang ada di dalam RUU tidak tepat sasaran dengan kondisi di lapangan. Mulai dari naskah akademik maupun materi presentasi pembahasan Baleg. Ia menilai RUU ini terlalu mengeneralisir permasalahan dan tidak didukung oleh data empiris yang memadai.

Berdasarkan klaim dari Baleg DPR dan naskah akademik per 2014 yang dijadikan landasan perumusan RUU, setidaknya terdapat empat aspek yakni perspektif filosofis, sosial, yuridis formal, dan upaya pengembangan hukum. Terkait aspek filosofis, Pingkan menjelaskan, fraksi pengusul mengklaim bahwa larangan minuman beralkohol hakekatnya amanah konstitusi dan agama. Menurutnya hal itu menarik karena minuman beralkohol merupakan komoditas yang secara legal dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan di Indonesia dengan peraturan yang berlaku. Jadi, tidak ada larangan yang secara eksplisit mengatakan bahwa minuman beralkohol bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2014 hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 juga telah memberikan payung hukum untuk pembatasan dan pengawasan dari minuman beralkohol di Indonesia. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 pun juga sudah ditegaskan bahwa minuman beralkohol merupakan komoditas yang diperdagangkan dan berada dalam pengawasan.

“Rasanya kurang tepat jika sebagai negara hukum, Indonesia masih memberlakukan peraturan perundang-undangan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas keagamaan di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait dengan aspek sosial klaim yang disampaikan oleh fraksi pengusul juga dinilai mengabaikan situasi empiris. Sebab, pada kenyataannya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, dan itu pun masih didominasi oleh minuman beralkohol tidak tercatat atau ilegal.