Fraksi PDI P DKI Jakarta Kritisi Langkah Anies Cabut 13 Izin Pulau Reklamasi

0
45
Gembong Warsono ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI. (Foto: Poskota)

Jakarta, NAWACITA– Keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mencabut izin pembangunan seluruh pulau reklamasi ditanggapi Gembong Warsono ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.

Ia mengkritisi langkah Anies tersebut yang mencabut izin tersebut dan mengingatkan pemerintah daerah merupakan panjang tangan dari pemerintah pusat. Gembong meminta Anies sebagai gubernur dalam mengeluarkan dan mengambil kebijakan di DKI Jakarta bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat karena pemerintah daerah menjaga harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. harus terjaga harmonisasi. Maka ada TGUPP yang membidangi harmonisasi kebijakan,” kata Gembong di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Ia pun menyinggung soal Peraturan daerah (Perda) pembangunan reklamasi yang hingga saat ini belum diajukan ke DPRD.

Tak hanya itu, Gembong juga meminta Anies menjelaskan secara detail penggunaan pulau reklamasi Teluk Jakarta yang sudah dicabut izin pembangunannya.

“Kalau memang diperuntukkan lain, harusnya disampaikan karena persoalan reklamasi yang melakukan pihak swasta. Namanya swasta perlu ada kepastian. Orang yang sudah investasi perlu kepastian supaya orang tidak lari dari investasi yang ia keluarkan,” tutur Gembong.

Diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan telah mencabut 13 izin pulau reklamasi Teluk Jakarta dan dicabutnya izin tersebut sudah melewati verifikasi secara detail di Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara Jakarta.

 

 

(Red: Daril, sumber TS/Ist)

Tinggalkan Balasan