Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik, Salah Satu Upaya Melawan Mafia Tanah

0
155
Foto : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Jakarta, NAWACITAPOST – Enam bulan terakhir kasus praktek mafia tanah kembali muncul ke permukaan. Praktek mafia tanah semakin viral pasca cuitan mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal di akun sosial twitter pribadinya terkait praktek mafia tanah yang menimpa ibundanya. Dia sebagai masyarakat yang dirugikan akibat praktek mafia tanah memuji kinerja aparat kepolisian. Tak lain dalam mengungkap praktek mafia tanah yang dialami oleh ibundanya.

BACA JUGA: Pahitnya Hidup Bahlil Lahadalia, Kini Manis Duduk Kursi Menteri Investasi

Namun pekerjaan rumah pemerintah, lembaga yudikatif dan penegak hukum seperti kepolisian masih menumpuk. Sejumlah kasus praktek mafia tanah masih menunggu untuk diselesaikan. Laporan demi laporan setiap harinya masuk baik ke lembaga swadaya masyarakat seperti Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), lembaga negara seperti Polri, BPN/ATR, bahkan sampai ke Presiden. Sejumlah kasus praktek mafia tanah berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Seperti kasus yang menimpa ibunda Dino dan kasus lain yang melibatkan oknum pegawai BPN/ATR.

BACA JUGA: Berpeluang CLBK Batu Tulis Gerindra – PDIP Lewat Prabowo Subianto – Puan Maharani

Dalam sejumlah kasus yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, praktek mafia tanah ternyata melibatkan oknum pegawai pemerintah. Informasi terakhir yang disampaikan oleh Menteri BPN/ATR, Sofyan Djalil pada awal Juni 2021 mengatakan. Ada dua pejabat BPN DKI Jakarta yang mendapatkan sanksi pemecatan dan mutasi. Mereka adalah Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta yang dipecat dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dimutasi ke Halmahera Utara, Maluku Utara.

BACA JUGA: Ketum Ono Ndruru, Beesokhi Ndruru Realisasikan Satu Unit Ambulance melalui Yayasan NIAS

Namun menurut Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Agus Muldya, pengungkapan oknum pegawai pemerintah dan pemberian sanksi andministratif ringan atau bahkan pemecatan oknum yang terlibat tidak akan menghentikan masifnya kejahatan mafia tanah. Pemerintah harus memiliki komitmen kuat dan tindakan nyata dalam melakukan pemberantasan mafia tanah. Kekeliruan terjadinya praktek mafia tanah yang melibatkan oknum pegawai pemerintahan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

BACA JUGA: Penyerahan Ambulance Yayasan NIAS Disaksikan oleh Tokoh Masyarakat Nias, Prof. Yasonna H. Laoly

Akan tetapi pada kenyataannya terkesan masyarakat yang disuruh untuk menyelesaikan sendiri praktek mafia tanah itu. Ini bisa dilihat dari pengaduan masyarakat, yang lambat direspon oleh pemerintah. Padahal dari pelaporan yang dilakukan masyarakat, sudah ada indikasi praktek mafia tanah. Jikalau ada niatan untuk berperang melawan mafia tanah, tinggal ditindaklanjuti pelaporan – pelaporan itu dan diselesaikan. Perang melawan praktek mafia tanah merupakan wujud nyata dari bela negara.

BACA JUGA: Capres Dukungan PDIP Bisa Menang Telak Pilpres 2024, Ini Buktinya!

Pemerintah diperlukan kehadirannya sebagai komandan perang, bersama masyarakat memberantas praktek – praktek mafia tanah yang juga melibatkan oknum pegawai pemerintah. Salah satu upaya untuk memenangkan perang melawan mafia tanah adalah dengan keterbukaan informasi publik dalam bidang pertanahan. Mulai dari membuka informasi yang sejarah kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Pusat Data Informasi (Pusdatin) Pertanahan, update kepemilikan sertifikat tanah, pengurusan PTSL Pertanahan dan juga informasi publik lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah.

BACA JUGA: SBY Bohong Soal Minta Dana APBD Dipakai Bangun Museum Pribadi?

Pembukaan informasi publik ini setidaknya akan meminimalisir penyerobotan lahan atau praktek mafia tanah lain. Yang mana dilakukan oleh sindikat mafia tanah yang sering juga melibatkan oknum pegawai pemerintahan. Itu merupakan langkah pencegahan terhadap praktik mafia tanah. Sedangkan untuk langkah penindakan, kasus – kasus mafia tanah yang prosesnya perlu diketahui sebagai informas publik, alangkah baiknya bisa dibuka kepada masyarakat.

BACA JUGA: Pantas Jokowi Tunjuk, Sikap Mensos Risma Patut Dicontoh

Proses hukum dan/atau peradilan kasus praktik mafia tanah yang transparan akan meminimalisir keterlibatan oknum pegawai pemerintahan atau beking membeking. Yang mana dilakukan oleh oknum – oknum tertentu. Negara tidak boleh kalah dalam melawan mafia tanah dan segala bentuk prakteknya, kembalikan hak kepemilikan tanah rakyat kecil! (Amos/Ayu Yulia Yang)